Langgam.id – Wali Nagari atau Kepala Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah dan tentunya ikut menyikapi berbagai perkembangan kemajuan yang terjadi saat ini. Sebagai pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Wali Nagari diminta melahirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.
“Tugas Wali Nagari berat. Apalagi, dana desa yang dikucurkan pemerintah sangat besar dan tiap tahun nilainya selalu bertambah. Ini perlu pemahaman dalam pengelolaannya,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat menggelar Rakor program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sumbar 2019 di Bukittinggi, kemarin.
Menurut Nasrul, Pemprov berupaya agar dana desa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun dapat menghasilkan sistem pengelolaan dana yang efektif, efisien dan akuntabel.
“Pemerintah mengharapkan para pendamping membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan, penyaluran dana desa perlu diawasi bersama. Sehingga, aliran dana pembangunan betul-betul sampai pada titik yang diharapkan. “Harapan kita ke depan, tidak ada lagi persoalan hukum dalam penggunaan dana desa ini,” katanya.
Selain itu, Wali Nagari juga diminta aktif membuat peraturan untuk membangun nagari. Apakah itu terkait retribusi untuk atau terkait hal lainnya agar mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Setiap nagari juga bisa menerapkan dan membuat peraturan nagari (Pernag) terkait dengan pemberantasan Narkoba dan sex yang menyimpang. (Rahmadi/RC)
