Langgam.id - Mengawali kinerja 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat mencatat pertumbuhan positif pada sektor perbankan di wilayah tersebut.
Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengungkapkan bahwa total aset perbankan di Sumbar pada Januari 2025 mencapai Rp84,44 triliun, tumbuh 5,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
"Total penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp73,24 triliun, tumbuh 5,14% (yoy), dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp56,37 triliun, tumbuh 3,77% (yoy)," katanya, Kamis (27/3/2025).
Risiko kredit terpantau masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,37%, meskipun sedikit meningkat dibandingkan posisi Januari 2024 yang sebesar 2,25%.
Penyaluran kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumbar mencapai Rp31,42 triliun, tumbuh 1,11% (yoy) atau setara dengan 42,91% dari total kredit yang disalurkan.
"Ini menunjukkan komitmen perbankan di Sumbar dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah," jelas Roni.
Sektor perbankan syariah di Sumbar juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Pada Januari 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp12,72 triliun, tumbuh 22,17% (yoy). Penghimpunan DPK mencapai Rp10,74 triliun (tumbuh 10,31% yoy), dan penyaluran pembiayaan mencapai Rp10,59 triliun (tumbuh 20,14% yoy). Risiko pembiayaan juga terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 1,44%, turun dari 1,63% pada Januari 2024.
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumbar juga mencatatkan pertumbuhan yang baik. Total aset BPR mencapai Rp2,79 triliun (tumbuh 7,71% yoy), penghimpunan DPK mencapai Rp2,04 triliun (tumbuh 4,71% yoy), dan penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp2,15 triliun (tumbuh 10,03% yoy), dengan 71,83% di antaranya merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM.
Meskipun demikian, rasio kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit di BPR mengalami peningkatan, tercermin dari kenaikan rasio NPL/NPF dari 8,01% pada Januari 2024 menjadi 10,03% pada Januari 2025.
"Kenaikan rasio NPL/NPF ini disebabkan oleh berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024, sementara kemampuan membayar debitur masih relatif rendah," jelas Roni Nazra.
OJK Sumbar terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan pengelolaan risiko, guna menjaga stabilitas sektor perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*/fs)
