Langgam.id -- Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024, Selasa (24/9/2024).
Bertempat di Ruang Sidang DPRD, penyampaian nota keuangan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral, didampingi Wakil Ketua, Mardiansyah, dan Nurafni Fitri.
Pj Wako Sonny menyampaikan, makna penting dari perencanaan anggaran adalah untuk menjamin ketersediaan anggaran guna penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan anggaran juga berfungsi menjamin konsistensi dan sinkronisasi program pembangunan secara tepat, efektif dan efisien. Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum penganggaran seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas anggaran dan taat azas,” ujarnya dikutip dari Kominfo.
Secara umum Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD ini direncanakan Rp624.062.146.623. Naik Rp21.635.189.623 atau 3,59%, dari Rp602.426.957.000 sebelum perubahan.
Pendapatan Asli Daerah Rp121.583.947.174, naik Rp11.969.117.174 atau 10,92% dari Rp109.614.830.000. Pendapatan Transfer Rp502.478.199.449, naik Rp9.666.072.449 atau 1,96% dari Rp492.812.127.000, sebelum perubahan.
“Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” paparnya.
Total Belanja Daerah yang direncanakan adalah sebesar Rp673.064.716.861,66, naik Rp41.637.759.861,66 atau 6,59% dari Rp631.426.957.000 sebelum perubahan.
Sedangkan Belanja Operasi dialokasikan Rp575.967.889.812,66, naik Rp15.168.732.351,66 atau 2,70% dari Rp560.799.157.461. Terdiri dari Belanja Pegawai Rp308.023.194.078,66, Belanja Barang dan Jasa Rp238.186.064.935 dan Belanja Hibah Rp17.764.949.253. Sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial Rp11.993.681.546.
Anggaran Belanja Modal dialokasikan Rp95.396.827.049, naik Rp27.769.027.510 atau 41,06% dari Rp67.627.799.539. Terdiri atas Belanja Modal Tanah Rp500 juta, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp23.766.997.234, Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp53.644.955.848, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp16.494.869.843 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 990.004.124.
Sedangkan alokasi Belanja Tak Terduga Rp1,7 miliar, turun Rp1,3 miliar atau -43,33% dari Rp3 miliar.
“Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan Rp50.002.570.238,66, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2023. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, naik Rp20.002.570.238,66 atau 66,68% dari sebelumnya Rp30 miliar,” katanya lagi.
Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp1 miliar atau sama dengan sebelum perubahan. Dengan demikian maka pembiayaan netto yang direncanakan dalam Perubahan APBD ini adalah Rp49.002.570.238,66. Naik Rp20.002.570.238,66 atau 68,97% dari Rp56.500.000.000.
“Kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi positif, sehingga ranperda ini dapat dirampungkan, dan pada hari ini dapat diajukan kepada DPRD,” tutupnya.
Ikut hadir Pj. Sekretaris Daerah, Dr. Winarno, ME, Forkopimda, staf ahli dan asisten, kepala OPD, camat dan lurah. (*/Fs)
