Langgam.id - Anggota Komisi XIII DPR RI H. Arisal Aziz menyebut keputusan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sebuah keputusan yang tepat.
Hal itu disampaikan saat dihubungi media, Selasa (30/09/2025) pasca kebijakan pemerintah menyikapi kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
"Saya memandang program MBG sebagai sebuah program monumental yang apabila terlaksana dengan baik akan memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi bangsa, karenanya apabila ada potensi masalah sudah sebaiknya disikapi segera dengan cepat dan terukur," katanya.
“Keputusan pemerintah untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah kemudian dilanjutkan dengan evaluasi adalah keputusan yang tepat dan memang harus diambil pemerintah. Dalam hal ini saya mendukung kebijakan Menko Pangan untuk perbaikan program MBG," imbuh anggota DPR RI Fraksi PAN tersebut.
H. Arisal berharap masyarakat bisa membangun iklim positif terkait kebijakan pemerintah menyangkut MBG. Menurut Ketua DPW PAN Sumbar tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat harus bisa saling menumbuhkan kepercayaan agar setiap rencana baik bisa dieksekusi dengan baik.
"Semoga masyarakat bisa melihat kejadian-kejadian ini dengan bijak dan tetap mempercayakan pemerintah sedang mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat," harapnya.
Adapun yang dievaluasi terkait SPPG tersebut adalah faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak.
Zulhas menegaskan bahwa seluruh SPPG juga akan dievaluasi ihwal kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak.
“(Evaluasi) tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG,” kata Menko Pangan Zulhas seperti dilansir dari Antara.
Lebih lanjut, Zulhas juga mewajibkan kepada SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.
Badan Gizi Nasional (BGN) pada sesi jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9), mengumumkan sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak.
