LANGGAM.ID— Di tengah korban galodo menanti rumah baru, masyarakat terdampak masih menaiki rakit akibat jembatan putus karena banjir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk memoles ruang kerja hingga rumah dinas pejabat pemerintah daerah.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov mengalokasikan sejumlah anggaran untuk perbaikan, renovasi hingga pemeliharaan bangunan di lingkup pemerintahan. Seperti anggaran untuk pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp200 juta, kemudian pemasangan lantai granit di lobby utama Kantor Gubernur Rp400 juta, lalu renovasi penggantian atap auditorium gubernur dengan anggaran Rp370 juta.
Pemprov juga menyiapkan anggaran Rp170 juta untuk perbaikan drainase di belakang rumah dinas gubernur. Bahkan juga ada anggaran pembuatan pos satpam di bagian belakang komplek gubernur Rp160 juta. Selain renovasi, juga anggaran untuk pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, anggaran pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta.
“Sebagian besar anggaran ini merupakan kebutuhan pemeliharaan rutin dan pelayanan publik yang berada dalam tanggung jawab Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani kepada langgam.id, Jumat (29/5/2026).
Festika menyampaikan sejumlah pertimbangan pemerintah provinsi menganggarkan proyek renovasi di lingkup kantor gubernur tersebut. Seperti pemasangan granit di lobby utama gubernur senilai Rp400 juta, dengan pertimbangan lantai ruang pertemuan tersebut hanya dilapisi karpet dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi.
Selama ini, Biro Umum harus mengeluarkan biaya Rp19 juta untuk mencuci karpet seluas 355 meter persegi tersebut. Menurut Festika, karpet tersebut minimal harus dicuci sekali dalam tiga bulan. Ia menilai dengan pemasangan granit di lobby utama gubernur tersebut merupakan efisiensi untuk jangka panjang.
Ia juga menjelaskan terkait anggaran renovasi auditorium kantor gubernur sebesar Rp370 juta yang diajukan lantaran kondisi atap bangunan tersebut telah bocor. Menurutnya, atap auditorium tersebut sudah berusia tua 17 tahun lebih tidak pernah diganti. Akibatnya, atap bangunan itu bocor, beberapa titik plafon juga ikut terdampak rusak.
“Kondisi cuaca ekstrem pada akhir 2025 memperparah keadaan bangunan hingga menyebabkan kemiringan plafon yang dinilai membahayakan pengguna gedung,” tutur Festika.
Ia menambahkan auditorium itu selama ini dipakai untuk kegiatan pemerintah dengan peserta 100 sampai 200 orang dan juga digunakan organisasi maupun kegiatan pendidikan.
“Pemerintah menilai pembenahan perlu segera dilakukan demi keamanan dan keselamatan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, Festika menambahkan, untuk biaya pemeliharan yang mencapai ratusan juta rupiah merupakan anggaran rutin dengan ketentuan dilaksanakan jika terjadi kerusakan atau perbaikan di tahun berjalan.
Anggaran pemeliharan yang menjadi sorotan tersebut yaitu pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp100 juta, pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta, dan pemeliharaan taman kantor gubernur Rp100 juta.
“Istana gubernur merupakan gerbang utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga harus dipastikan dalam kondisi baik karena sering menerima kunjungan pemerintah pusat,” terang Festika.
Kolam Ikan dan Gazebo di Rumah Dinas Wagub
Alokasi anggaran untuk perbaikan ataupun renovasi juga menjadi sorotan ditemukan pada rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. Beberapa diantaranya yaitu pembuatan gazebo serta kolam ikan sebagai dekorasi di rumah temu Vasko dengan nilai anggaran sebesar Rp100 juta.
Pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam dua mata anggaran, yaitu Rp50 juta untuk pembuatan gazebo, serta Rp50 juta untuk kolam ikan. Alokasi anggaran ini juga masih masuk di bawah Biro Umum Pemprov Sumbar.
“Kolam ikan dibuat untuk memanfaatkan ruang terbuka di rumah temu wagub menjadi area hijau dengan konsep natural ponds. Tujuannya menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman sekaligus ruang penunjang pertemuan dalam menjamu tamu yang berkunjung, termasuk tamu dari pemerintah pusat,” kata Festika.
Kemudian juga ada anggaran untuk renovasi pagar belakang rumah temu Vasko senilai Rp165 juta, pemeliharaan rumah temu Rp105 juta, pemeliharaan rumah dinas wakil gubernur Rp137 juta, pemeliharaan taman rumah dinas wakil gubernur Rp80 juta. Serta renovasi ruang kerja wakil gubernur Rp169 juta
Selanjutnya anggaran yang menjadi sorotan pengadaan barang-barang di rumah dinas wakil gubernur seperti karpet kostum 3,00 x 0,26 seharga Rp144 juta, pengadaan sofa tamu plus meja ukuran 120×40 Rp199 juta, spring bed ukuran 200×200 cm Rp78 juta, pengadaan Bed Cover plus Spray dan keperluan kamar lainnya Rp126 juta. Selain itu juga ada pengadaan peralatan prasmanan berbahan stainless steel dengan anggaran Rp193 juta.
Festika menyebut anggaran perbaikan dan pemeliharaan gedung merupakan bagian dari efisiensi jangka panjang dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas milik daerah agar tidak perlu menyewa hotel atau ruang pertemuan berbayar untuk kegiatan pemerintahan.
“Auditorium gubernur, rumah temu wakil gubernur menjadi alternatif ruang kegiatan resmi pemerintah provinsi,” ungkap Festika.
Rumah Dinas Sekda
Pemprov Sumbar juga mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk renovasi rumah dinas sekretaris daerah Sumatra Barat Arry Yuswnadi. Sebelumnya pemerintah provinsi memindahkan rumah dinas sekda Arry Yuswandi ke jalan Jaksa Agung R.Soeprapto, dekat Kantor Dinas Kehutanan provinsi. Pemindahan tersebut lantaran bekas rumah sekda di Jalan Jaksa Agung R.Soeprapto No.20B, Flamboyan Baru dijadikan sebagai fasilitas rumah temu bagi Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy.
Melalui Biro Umum, pemprov menyiapkan anggaran untuk renovasi rumah dinas Sekda sebesar Rp390 juta, renovasi ruang kerja sekda Rp340 juta, renovasi pagar rumah dinas Sekda sebesar Rp340 juta. Kemudian anggaran untuk renovasi dan pengecatan rumah dinas Sekda Rp155 juta.
Di luar itu ada juga anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas Sekda Rp50 juta, serta anggaran pemeliharaan taman rumah dinas Sekda Rp40 juta.
“Rumah dinas Sekda pada tahun 2025 dipindahkan. Renovasi rumah dilakukan bukan semata karena faktor keindahan, tetapi lebih utama dikarenakan kondisi rumah dinas tersebut membutuhkan banyak perbaikan,” kata Festika.
Fasilitas Penunjang Kenyamanan
Alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat harus mengutamakan asas kepentingan publik, dengan mengukur urgensi dan nilai manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. Hal dasar ini dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas atau Pusako Unand, Beni Kurnia Illahi mengatakan, pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
“Ukuran legalitas tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran tersebut sudah masuk APBD atau tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah belanja itu benar-benar memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan memberikan manfaat yang sepadan bagi kepentingan publik,” kata Beni kepada Langgam.id, Senin (1/6/2026).
Beni mengatakan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah sering muncul kesalahpahaman bahwa selama suatu kegiatan telah tercantum dalam dokumen anggaran, maka otomatis dapat dianggap layak. Padahal, hukum keuangan negara tidak hanya mengatur prosedur administrasi, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban atas pilihan kebijakan anggaran yang diambil.
Ia menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah pada dasarnya merupakan uang publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa suatu kegiatan telah direncanakan atau telah mendapatkan persetujuan anggaran.
“Yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah mengapa kegiatan itu diperlukan, apa manfaatnya, apa dasar teknisnya, bagaimana perhitungan biayanya dan apakah terdapat alternatif yang lebih hemat namun menghasilkan manfaat yang sama,” ujar Beni.
Beni menilai sejumlah anggaran yang menjadi sorotan saat ini perlu dilihat secara objektif dan berbasis dokumen. Renovasi bangunan yang mengalami kerusakan struktural, perbaikan atap yang membahayakan keselamatan pengguna gedung, maupun sarana pendukung pelayanan pemerintahan pada prinsipnya dapat dibenarkan secara hukum.
Namun demikian, menurut dia, pembenaran tersebut harus didukung oleh kajian teknis yang dapat diuji. Pemerintah perlu menunjukkan hasil pemeriksaan bangunan, kondisi aset, analisis kebutuhan, serta rincian anggaran biaya yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Prinsipnya bukan boleh atau tidak boleh. Yang harus dibuktikan adalah kebutuhan itu memang nyata dan pengeluarannya proporsional,” imbuh Beni.
Beni menilai konteks sosial dan kondisi fiskal daerah juga tidak bisa dilepaskan dari pembahasan anggaran. Sumatera Barat, kata Beni masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah pasca bencana yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar dari pemerintah daerah, karena itu meskipun suatu belanja dapat dibenarkan secara administratif, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan aspek prioritas dan sensitivitas publik.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Aidinil Zetra, bahwa pemerintah daerah juga harus mampu menjelaskan urgensi, kewajaran harga, manfaat, dan prioritas dari setiap belanja yang dilakukan. Apalagi, kata dia, sejumlah item yang menjadi sorotan berkaitan dengan rumah dinas, taman, ruang kerja pejabat, gazebo hingga kolam yang secara langsung mudah dipersepsikan sebagai fasilitas pejabat.
“Dalam situasi efisiensi anggaran dan pemulihan pasca bencana, belanja seperti itu menjadi sangat sensitif secara etik publik,” katanya.
Aidinil menilai setiap pengadaan perlu diuji satu per satu berdasarkan tingkat urgensinya. Jika berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan bangunan, sanitasi, ketersediaan air bersih, atau fungsi pelayanan kedinasan, maka penganggaran masih dapat dipertimbangkan.
Ia menambahkan, jika suatu belanja lebih dominan ditujukan untuk aspek kenyamanan, estetika, atau simbolik, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensinya. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar.
Menurut dia, pemerintah daerah semestinya memfokuskan belanja pada pemulihan infrastruktur publik pascabencana, pelayanan kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, bantuan kepada masyarakat terdampak, serta penguatan ekonomi masyarakat. (FIX)
