Langgam.id – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana ini telah mengakibatkan setidaknya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang per Sabtu sore, 29 November 2025.
Melihat skala kerusakan yang masif, dengan ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pokok, dan terputusnya total akses komunikasi serta transportasi di banyak titik, AMSI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat.
Selain itu, AMSI juga meminta pemerintah memastikan media arus utama ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan korban bencana.
“AMSI menilai bencana yang menyebabkan kelumpuhan kegiatan dan korban di banyak wilayah lintas provinsi ini patut dipertimbangkan sebagai bencana nasional, dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat,” ujar Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika dalam keterangan tertulisnya.
Melihat kondisi itu, terang Wahyu, AMSI menyuarakan sejumlah sikap. Yaitu pertama, perlunya ada pusat komando penanganan cepat bencana.
“Pemerintah harus segera membuka Pusat Komando di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan otoritas penuh untuk menggerakkan kementerian, lembaga, dan semua unsur pemerintah secara langsung,” ucapnya.
Kedua, pentingnya pengerahan personel gerak cepat. Menurut Wahyu, pemerintah harus menurunkan tim terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) untuk memulihkan infrastruktur kunci. Prioritas utama adalah membuka akses jalan yang terputus, memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh, dan menembus daerah-daerah yang masih terisolasi.
“Gangguan infrastruktur ini berdampak pada akses transportasi; misalnya, jalur nasional Sidempuan Sibolga dan Sipirok–Medan di Sumut terputus, sementara jalur perbatasan Sumut–Aceh juga terputus,” sebutnya.
Kemudian sikap yang ketiga, terang Wahyu, perlunya distribusi logistik via udara: Pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan darurat dengan kecepatan tinggi menggunakan angkutan udara, mengingat banyak jalur darat terputus total.
“Hal ini krusial untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah,” bebernya.
Keempat, pentingnya dapur umum darurat. Pemerintah harus menggerakkan dapur umum darurat dengan memanfaatkan Dapur MBG (mobile kitchen) milik TNI, Polri, dan BNPB untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi setiap hari.
Hal ini sangat penting mengingat kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang ekstrem, seperti harga cabai naik dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg di Padang Sidempuan.
Kelima, perlunya konsolidasi data nasional. Pemerintah harus memastikan data bencana terintegrasi lintas provinsi agar penanganan lebih terukur, tepat sasaran, dan tidak parsial.
“Keenam, pentingnya sinergi kementerian/lembaga. Pemerintah harus mengintegrasikan peran kementerian terkait, seperti Kementerian PU untuk infrastruktur darurat, Komdigi untuk jaringan komunikasi, dan Kementerian Kesehatan untuk tim medis,” tuturnya.
Selain itu, kata Wahyu, AMSI mendukung penuh desakan untuk melakukan investigasi komprehensif atas pemicu bencana ini. AMSI menyoroti bahwa banjir besar ini bukan murni akibat faktor alam semata, seperti curah hujan tinggi atau Siklon Tropis Senyar yang langka.
Wahyu menambahkan bahwa AMSI sepakat dengan hasil analisis yang menunjukkan dampak bencana diperparah oleh kerusakan Lingkungan. Area resapan yang kurang optimal akibat pengrusakan hutan, alih fungsi lahan, dan deforestasi.
“Kecurigaan semakin kuat dengan ditemukannya gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai lokasi, yang mengindikasikan adanya persoalan pada tata kelola lingkungan atau dugaan pembalakan liar,” ujarnya.
Kemudian, industri ekstraktif yang tidak taat regulasi lingkungan. Bencana ini menjadi sinyal bahwa pembangunan yang mengandalkan usaha ekonomi ekstraktif yang merusak hutan bukanlah solusi terbaik, dan merupakan peringatan awal tentang apa yang akan terjadi jika wilayah resapan diubah menjadi tambang.
“AMSI mengingatkan bahwa isu lingkungan, termasuk pembukaan lahan yang membahayakan kelangsungan hutan, adalah isu semua warga, bukan hanya aktivis lingkungan. AMSI mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengkritik kebijakan dan kejadian di sekitar yang bisa membahayakan alam,” ujarnya.
Akhirnya, kata Wahyu, AMSI menekankan bahwa di tengah krisis yang menyebabkan gangguan parah pada sistem jaringan telekomunikasi—seperti listrik padam total dan sinyal hilang-timbul yang memaksa penggunaan perangkat Starlink di posko dan kantor desa untuk sekadar berkontak dengan dunia luar peran media yang kredibel sangat vital.
Menurut Wahyu, media lokal dan nasional harus dilibatkan sebagai pengawas publik dan saluran informasi resmi untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan dan akuntabel.
“AMSI secara khusus menyoroti kondisi rekan-rekan jurnalis dan karyawan media siber di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang juga menjadi korban langsung bencana,” ucapnya.
Wahyu mengatakan, berdasar informasi yang dikumpulkan rerata dampaknya menyebar dengan intensitas kerusakan beragam.
Data wilayah terdampak adalah sebagai berikut yaitu 14 Kabupaten-Kota di Nanggroe Aceh Darussalam. Daerah tersebut ialah Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Barat, Bireun, Aceh Selatan, Aceh Besar, Pidie Timur, Aceh Timur, Aceh Jaya, Pidie dan Kota Subulussalam.
Kemudian, 5 Kabupaten-Kota di Sumatra Utara. Yaitu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Batubara, Mandailing Natal, Kota Medan dan Binjai.
Selanjutnya, 13 Kabupaten-Kota di Sumatra Barat. Yaitu, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Limapuluh Kota, Agam dan kota Solok serta sejumlah kabupaten yang tengah didata.
Wahyu mengatakan bahwa banyak karyawan media di wilayah terdampak kehilangan rumah, terisolasi, dan menghadapi kelangkaan bahan bakar untuk operasional (seperti solar/bensin yang langka dan mahal di Tapanuli Selatan), yang secara langsung menghambat fungsi mereka dalam menyajikan informasi. Informasi terkini yang diterima dari sejumlah media anggota AMSI per Minggu 30 November pukul 10.00 WIB, kondisi darurat diperkirakan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan.
“Sehingga tindakan dan bantuan langsung terkait kebutuhan makan dan keperluan sehari hari menjadi hal utama yang perlu disegerakan,” ucapnya.
Oleh karena itu, terang Wahyu, AMSI mendesak Pemerintah Pusat dan BNPB untuk memfasilitasi akses prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terisolasi, termasuk menyediakan dukungan logistik makanan dan non-makanan (seperti BBM dan akses komunikasi darurat) agar mereka dapat terus menjalankan fungsi peliputan.
“Kami berharap seruan ini bisa menjadi masukan dan rekomendasi untuk mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatra agar korban dan warga yang terdampak bisa ditangani secara optimal. Doa kami beserta seluruh rekan dan sahabat kami yang menjadi korban,” ungkapnya. (*)
