Alarm Integritas: Pelajaran dari OTT Immanuel Ebenezer

Sumatera Barat, sebuah provinsi yang dikenal memiliki sejarah politik yang kaya dan beragam, selalu menunjukkan dinamika politik yang unik.

Prof Dr Syafruddin Karimi SE MA (Foto: ist)

"Kasus OTT wamen membuka mata: hanya ketegasan Presiden yang bisa menyelamatkan pemerintahannya."

Alarm di Awal Pemerintahan

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Immanuel Ebenezer adalah peringatan keras bagi Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini bukan sekadar urusan hukum, tetapi alarm politik yang langsung mengetuk pintu Istana. Publik kini menunggu jawaban sederhana: apakah Presiden berani menegakkan garis merah integritas, atau membiarkan noda ini merusak reputasinya di awal masa jabatan?

Prabowo tentu paham bahwa integritas bukan atribut tambahan, melainkan fondasi kepemimpinan. Tanpa integritas, program pembangunan hanya akan jadi slogan. Pejabat korup lebih sibuk mengamankan kepentingan pribadi daripada mengurus kepentingan rakyat. Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh, dan legitimasi pemerintah akan terkikis sejak dini.

Reputasi Presiden Jadi Taruhan

Presiden datang dengan citra patriot yang membawa janji kemajuan bangsa. Tetapi satu kasus besar cukup untuk mencoreng wajah kabinet. Publik tidak hanya menilai visi besar Prabowo, tetapi juga siapa yang ia pilih untuk melaksanakannya. Satu pejabat bermasalah bisa menimbulkan kesan seluruh kabinet ternoda.

Di titik ini, reputasi Presiden benar-benar diuji. Bila ia ragu, publik akan mencatatnya sebagai kelemahan. Sebaliknya, bila ia tegas, Prabowo akan memperlihatkan bahwa dirinya berbeda: berani menjadikan integritas sebagai garis merah yang tidak bisa ditawar.

Integritas Menentukan Ekonomi

Kita tidak bisa berharap pertumbuhan ekonomi tinggi jika kebijakan strategis dikelola oleh pejabat yang bermain kotor. Investor, baik dalam negeri maupun asing, selalu menaruh perhatian pada kualitas tata kelola. Tanpa integritas, iklim usaha rapuh, pembangunan tersendat, dan pertumbuhan menjadi semu.

Indonesia membidik pertumbuhan di atas 6 persen per tahun. Target ini hanya mungkin tercapai bila pengambilan keputusan bebas dari rente dan komisi gelap. Bayangkan jika program hilirisasi atau pembangunan infrastruktur dijadikan ladang keuntungan pribadi. Jangankan meningkatkan produktivitas, yang tercipta hanyalah ekonomi rente yang memperdalam ketimpangan.

Kasus OTT ini menjadi alarm keras bahwa agenda besar ekonomi tidak akan pernah berhasil jika lingkar kekuasaan masih terkontaminasi.

Evaluasi Kabinet Mendesak

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kabinet tidak bisa ditunda. Ini bukan sekadar reshuffle teknis, melainkan pernyataan politik bahwa integritas lebih penting dari kedekatan. Prabowo harus berani menentukan siapa yang layak dipertahankan, dan siapa yang harus segera diganti.

Langkah ini tidak akan melemahkan pemerintahannya, justru memperkuat legitimasi. Publik akan melihat bahwa Presiden serius menegakkan disiplin di lingkar kekuasaan. Tindakan tegas terhadap satu pejabat bermasalah akan memberi efek jera, sekaligus mengirim pesan kuat ke seluruh kabinet bahwa standar etika tak bisa dinegosiasikan.

Penutup: Tegas atau Hilang Kepercayaan

OTT Immanuel Ebenezer adalah ujian awal yang bisa menjadi titik balik. Jika Prabowo tegas, ia akan memperkuat legitimasi dan menjaga kepercayaan rakyat. Tetapi jika ia ragu, reputasinya akan tercoreng sejak dini, dan agenda besar bangsa berisiko gagal sebelum berjalan jauh.

Pilihan kini ada di tangan Presiden: menjadikan integritas sebagai fondasi pemerintahan, atau membiarkan korupsi terus menggerogoti kabinet.

*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi (Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)

Tag:

Baca Juga

Kontrak Sosial Negara Digital
Kontrak Sosial Negara Digital
Gaya Hidup New Normal
Noel: Krisis Transparansi Seleksi Pejabat
Panggung Politik Berdinamika Drama Berbungkus Dosa
Panggung Politik Berdinamika Drama Berbungkus Dosa
Sumatera Barat, sebuah provinsi yang dikenal memiliki sejarah politik yang kaya dan beragam, selalu menunjukkan dinamika politik yang unik.
Mengapa Sebuah PMK Berani Menantang UU?
Memaknai 80 Tahun Kemerdekaan: Perbankan Syariah sebagai Solusi Rahmatan Lil Alamin untuk Memperkuat Ekonomi Sumbar dan Indonesia
Memaknai 80 Tahun Kemerdekaan: Perbankan Syariah sebagai Solusi Rahmatan Lil Alamin untuk Memperkuat Ekonomi Sumbar dan Indonesia
Sumatera Barat, sebuah provinsi yang dikenal memiliki sejarah politik yang kaya dan beragam, selalu menunjukkan dinamika politik yang unik.
RAPBN 2026: Antara Konsolidasi Fiskal dan Keadilan Pembangunan