Langgam.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang mengingatkan potensi ancaman keamanan digital pada jurnalis dan masyarakat sipil di tahun politik. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik pada HUT ke-18 AJI dengan tema "Keamanan Digital Masyarakat Sipil dan Pers Selama Tahun Pemilihan", Senin (23/1/2023) malam.
Ketua AJI Padang Aidil Ichlas mengatakan, memasuki tahun politik, AJI Padang meningkatkan perhatian pada potensi ancaman terhadap jurnalis, termasuk masyarakat sipil.
Hal itu, menurutnya, berhubungan dengan konsen AJI menjaga kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak masyarakat mendapatkan informasi.
AJI Padang menghadirkan tiga pembicara dalam diskusi tersebut. Selain anggota AJI Padang Hendra Makmur yang juga pemimpin redaksi Langgam.id, juga hadir Charles Simabura dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Diki Rafiqi dari LBH Padang. Diskusi dipandu anggota AJI Padang Sonya Andomo.
Hendra Makmur dalam pemaparannya mengatakan, meningkatnya eskalasi politik pada tahun pemilihan berpotensi menimbulkan ancaman-ancaman kejahatan digital, baik terhadap jurnalis atau pun masyarakat sipil yang bergerak dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan publik.
"Karena memanasnya situasi pada setiap tahun pemilihan maka potensi ini sangat mungkin terjadi menjelang tahun pemilihan pada 2024 nanti," ujarnya, sebagaimana dirilis AJI Padang.
Berdasarkan data AJI Indonesia pada 2022 tercatat ada 61 kasus kekerasan terhadap 97 jurnalis dan pekerja media serta 14 organisasi media.
Rinciannya, 15 kasus kekerasan digital, 20 kasus kekerasan fisik dan perusakan alat kerja, 10 kasus kekerasan verbal, 3 kasus kekerasan berbasis gender, 5 kasus penangkapan dan pelaporan pidana dan 8 kasus penyensoran.
"Kasus ini naik 42 persen dari 2021 sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis," ujarnya.
Dari berbagai ancaman tersebut, menurutnya, 15 kasus kekerasan digital patut digarisbawahi. Karena jumlah dan ragam ancaman digital tersebut kian tahun, makin bertambah dan bervariasi.
Ancaman yang terjadi pada jurnalis itu, menurutnya, juga menjadi ancaman bagi kalangan masyarakat sipil. "Ancaman itu bisa terjadi bukan hanya bagi jurnalis tapi juga aktivis masyarakat sipil," ujarnya.
Karena, sebagaimana halnya jurnalis, kalangan masyarakat sipil juga konsen pada isu kepentingan publik.
Menurut Hendra, meningkatnya potensi kekerasan digital ini lantaran aktivitas publik di internet semakin tinggi. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet di Indonesia di angka 77,02 persen. Sementara untuk di Sumatera Barat tingkat penetrasi internet di angka 75,4 persen.
Hendra menambahkan, ancaman digital tersebut juga semakin beragam. Mulai dari peretasan, intimidasi, doxing, D-Dos, pencatutan hingga penyebaran hoax. Hal ini tentu harus diikuti dengan pelindungan dan literasi keamanan digital yang harus dipahami oleh jurnalis atau pun penggiat kelompok masyarakat sipil.
Ia lalu membagi sejumlah tips dalam berbagai pelatihan keamanan digital yang diikuti anggota AJI Padang yang. Sejumlah anggota AJI Padang, menurutnya, juga telah menjadi trainer untuk isu ini.
Sejumlah tips itu di antaranya adalah perlunya membuat kata sandi yang kuat, tidak sembarangan mengunduh aplikasi, tidak asal klik link-link dari sumber yang tidak jelas, rutin memperbaharui software. "Termasuk juga menggunakan antivirus saat terhubung dengan internet," ujarnya.
Sementara itu, Charles Simabura mengatakan, pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan digital bagi masyarakat. Sebab, sejauh ini, upaya-upaya keamanan digital yang dilakukan oleh publik masih sebatas inisiatif kemandirian masyarakat sendiri agar aman di dunia digital.
"Kesadaran pemerintah kita terhadap keamanan digital ini masih dipertanyakan. Kita bisa berkaca pada bocornya sejumlah data pribadi publik milik lembaga pemerintahan yang diretas oleh Bjorka." katanya.
Menurut Charles, potensi kekerasan atau pun kejahatan digital terhadap pers dan kelompok masyarakat sipil tidak lepas dari peran mereka dalam mengimbangi kekuasaan. Seperti pers yang memegang teguh independensinya akan sering diganggu dalam mempertahankan independensinya. Khususnya pada momentum tahun pemilihan yang akan datang ini.
Sementara itu, Diki Rafiqi menilai fenomena publik di dunia digital yaitu polarisasi masyarakat yang terbelah karena gejolak politik pada tahun pemilihan. Dan hal ini masih terus berlangsung dari tahun pemilihan ke tahun pemilihan.
Di sisi lain, kata Diki, kondisi ini diperburuk dengan masih lemahnya sistem dan regulasi keamanan digital di Indonesia. Sehingga potensi-potensi ancaman digital ini semakin riskan terjadi.
"Menjelang 2024 ini, kita masih dalam kondisi yang terbelah, propaganda-propaganda masih intens di sosial media," katanya.
Menurut Diki, literasi media dan informasi penting dalam menjaga diri dari ancaman digital saat ini. Mulai dari memilah informasi yang valid agar tidak terjadi misinformasi, apalagi menjelang tahun pemilihan yang sangat rawan hoaks dan ujaran kebencian. Kemudian menggunakan aplikasi yang melindungi perangkat handphone atau laptop agar tidak mudah mendapatkan serangan peretasan, virus dan sebagainya.
Ketua AJI Padang Aidil Ichlas dalam sambutannya mengatakan, pada perayaan ulang tahun kali ini, AJI Padang mengambil tema "Merawat Integritas, Menjaga Independensi".
Tema itu, menurutnya, memperjuangkan independensi jurnalis, terlebih di tahun politik ini. Sebab, tidak sedikit jurnalis yang berganti haluan ke profesi lain, maupun rangkap kerja terlibat di bidang politik atau lainnya.
"Di AJI Padang ada enam anggota yang mundur karena beralih profesi. Sikap anggota AJI Padang yang memilih mundur ini merupakan sebuah kehormatan, karena ini bentuk dari upaya mereka menjaga integritas dalam menjaga nama baik AJI Padang," ujar Aidil.
Hal ini, sambung Aidil, tidak lepas dari perkembangan dinamika media saat ini, terutama dalam kesejahteraan jurnalis. Baik itu di daerah atau pun di tingkat nasional. Namun, ia berharap integritas dan independensi tidak hanya berlaku saat seseorang berprofesi sebagai jurnalis, namun juga di profesi-profesi lain.
Perayaan HUT ke-18 tahun ini juga sebagai momentum bagi AJI Padang dalam mempercepat pembangunan kantor AJI Padang yang telah dimulai dalam satu tahun terakhir. Pembangunan ini ditargetkan rampung dalam tahun 2023 ini.
"Kantor AJI Padang ini merupakan sebuah bangunan yang kami cita-citakan sebagai rumah jurnalis dan komponen masyarakat sipil dalam memperjuangkan serta mengawal demokrasi dan kepentingan publik," ujarnya.
AJI Padang telah menyiapkan berbagai program dan tahapan rencana pembangunan. Termasuk juga membuka donasi publik dalam mendukung percepatan pembangunan Kantor AJI Padang.
Perayaan hari jadi AJI Padang yang berlangsung saat hujan lebat dan cuaca buruk di Padang itu, tetap lancar. Puluhan orang hadir, antara lain Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia SIEJ Joni Aswira, Ketua PWI Sumbar Basril Basyar, Direktur Walhi Sumbar Wengki, sejumlah deklarator AJI Padang, mahasiswa dan perwakilan masyarakat sipil Sumbar. (*/SS)
