DPRD dan Pemprov Sumbar Akan Temui Jokowi Bahas Proyek Jalan Kambang-Muara Labuh

Sebanyak 11 kursi DPRD Sumbar diperebutkan para calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) 6. Dapil ini sendiri terdiri dari lima

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Pertemuan itu untuk membahas realisasi proyek jalan penghubung Kembang, Pesisir Selatan dengan Muara Labuh, Solok Selatan.

“Pada awal Februari, kita akan berangkat bersama-sama menuju pusat semoga apa yang diharapkan bisa tercapai bersama,” kata Anggota DPRD Sumbar, Nurfirmanwansyah dalam laman resmi DPRD Sumbar, Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, proyek jalan itu penting untuk direalisasikan agar akses menuju dua daerah tersebut bisa lebih cepat. Hal itu juga berdampak pada perekonomian dua daerah itu.

Anggota DPRD Sumbar lainnya Mario Syahjohan mengatakan DPRD dan Pemprov Sumbar juga akan mengajak tokoh masyarakat untuk membahas proyek ini bersama pemerintah pusat. Cara itu dilakukan untuk meyakinkan pemerintah pusat dalam menyetujui proyek tersebut.

Selain itu, Jalan penghubung antara Solok Selatan dan Pesisir Selatan dianggap memiliki sejarah panjang, karena nenek moyang penduduk kedua daerah telah melalui jalan tersebut.

“Kita berharap presiden mengizinkan jalan ini diselesaikan dalam waktu dekat,  aliran dana pemerintah pusat juga diharapkan agar cepat terlaksana,” ujarnya. (*/ABW)

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria
108 Kendaraan Gangguan Usai Isi Pertalite, DPRD Sumbar Minta Investigasi Menyeluruh
BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar
Audiensi KPID Sumbar bersama Ketua KNPI yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Dok. KPID Sumbar)
KNPI Sumbar Dorong Gugus Tugas Pengawasan Medsos Segera Dibentuk, Perkuat Literasi Digital