Langgam.id-Warga lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar). Pengaduan itu dilakukan karena lahan milik warga tersebut terdampak pembangunan proyek Tol Trans Sumatra ruas Padang-Pekanbaru.
Kelima wilayah yang terdampak proyek tersebut adalah Nagari Lubuk Batingkok, Koto Tangah Simalanggang, Koto Tinggi Simalanggang, Taeh Baruh dan Nagari Gurun. Nagari itu berada di dua kecamatan yaitu Harau dan Payakumbuh.
"Kami yang terdampak jalan tol tergabung kepada forum masyarakat terdampak jalan yang tergabung atas 5 nagari, disini kami bertemu Komnas HAM terkait rencana jalan tol yang melewati daerah kami," kata salah satu perwakilan warga, Ezi Fitriana saat di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Padang, Kamis (28/1/2021).
Baca juga: HK Optimis Tol Pekanbaru-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang Selesai Tepat Waktu
Dijelaskannya, alasan penolakan pembangunan tol di daerahnya karena trase tol tersebut melewati kawasan padat penduduk dan lahan produktif. Selain itu, di daerah itu juga banyak terdapat situs bersejarah bagi masyarakat setempat.
Kalau jalan tol dipaksakan dibangun disana, maka akan menghilangkan kaum adat yang sudah ada disana sejak ratusan tahun. Ada dua pesukuan yang akan hilang disana. Proyek jalan tol akan menghancurkan tatanan sosial masyarakat setempat.
"Kita tahu di Sumbar, ninik mamak tanpa kemenakan bukanlah ninik mamak, tanpa tanah pekuburan bukanlah ninik mamak, dan rumah gadang juga tergusur," ujarnya.
Ia berharap Komnas HAM bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dan peduli dengan kehidupan warga setempat.
"Pemangku jabatan jangan cuman melihat berapa rumah dan berapa lahan yang terkena, tetapi juga melihat nilai budaya yang akan tergusur. Hal itu tidak nampak dipertimbangkan. Kalau memang ada alternatif lain, mengapa yang ini dipaksakan," ujar Ezi
Baca juga: Kurang Dana Rp 60 Triliun, Proyek Tol Trans Sumatra Terancam Berhenti
Ia mengatakan, pembangunan Tol Trans Sumatra memiliki tiga alternatif lokasi. Alternatif pertama melewati perumahan penduduk dan lahan produktif, sementara alternatif ke dua ada di daerah barat di Bukit Barisan.
Alternatif ke tiga juga ada di daerah selatan. Keduanya tidak dinilai lebih adil karena tidak mengenai banyak pemukiman warga yang penduduk.
"Kalau seandainya ada alternatif dua dan tiga, lalu mengapa alternatif satu yang dipaksakan yang akan berdampak kepada masyarakat, alternatif lain itu memang ada," sambungnya.
Menanggapi itu, Kasubag Umum Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Mahdianur mengatakan, pihaknya sudah menerima pengaduan warga. Soal apakah ada pelanggaran HAM atau tidak hal itu belum dapat dipastikan.
"Kita sudah menerima pengaduan masyarakat yang terdampak jalan tol, intinya masyarakat berharap adanya tawaran win win solution yaitu pergeseran jalur tol," katanya.
Komnas HAM juga akan membentuk tim untuk mengkaji pengaduan tersebut. Kemudian nanti akan menyurati para pihak untuk memberikan klarifikasi sejauh mana informasi yang diberikan tersebut. Diantaranya yang akan disurati Gubernur, kepala daerah, PT Hutama Karya, PUPR dan lainnya.
"Kita minta klarifikasi dulu, apabila klarifikasi ini ada solusi maka bisa memberikan tawaran dalam penyelesaian masalah, tapi kalau tidak maka berdasarkan telaah akan kita berikan rekomendasi kepada para pihak," ujarnya.(Rahmadi/Ela)
