Ketua DPRD Sumbar: Kinerja Kepala Daerah Tidak Diukur dari Penghargaan

Ketua DPRD Sumbar Supardi

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – Ketua DPRD Sumbar Supardi, mengimbau kepala daerah terpilih untuk menghindari jiwa imperialisme ketika bekerja. Dengan kata lain, capaian kinerja jangan diukur dari banyaknya penghargaan, namun sebagaimana besar dampaknya bagi daerah.

“Sebenarnya pergantian kepala daerah adalah hal biasa, hendaknya kita semua bisa lebih serius dan berkosentrasi, begitu juga di pemerintahan apa yang dijalankan ke depan hendaknya lebih terukur dan terprogram, tidak hanya sekedar simbol,” ujar Supardi dalam keterangan tertulis Kamis (17/12/2020).

Ia meminta agar target yang tertuang dalam RPJMD diperhatikan dan dijadikan sebagai prioritas bagi gubernur dan wakil gubernur Sumbar selanjutnya.

“Perhatikan kinerja yang dilakukan apakah sudah sesuai target atau sebaliknya. Dilihat dari sisi sejauh mana target RPJMD yang telah disepakati bisa tercapai, dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kepemimpinan yang ada,” pungkasnya.

Ia berpesan kepada peserta pemilu, tim suskses dan unsur terkait lainnya untuk dapat bersatu setelah pemenang ditentukan agar situasi bisa tetap kondusif.(Fath/Ela)

Baca Juga

81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
81 Tahun Sumbar, Ketua DPRD Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria
108 Kendaraan Gangguan Usai Isi Pertalite, DPRD Sumbar Minta Investigasi Menyeluruh
BPS Sumbar mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Nama BIM Diusulkan Jadi Bandara Syekh Burhanuddin, DPRD Sumbar: Perlu Kajian Komprehensif
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Driver Ojol Suarakan Potongan Aplikator 8 Persen
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Demo Buruh di DPRD Sumbar, Bawa Tuntut Soal Ketenagakerjaan
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Anggota DPRD Sumbar: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemprov dan ASN Capai Rp7 Miliar