Langgam.id - Calon gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mulyadi mengatakan seseorang yang diberikan teladan harus tidak punya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini menjawab terkait upaya meningkatkan kembali budaya teladan dalam karekteristik pada lapisan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Memang kita sekarang ini persoalan kita adalah keteladanan. Itu saya katakan tadi, bahwa keteladanan itu harus diberikan oleh orang yang paling atas, kalau di Sumbar orang nomor satu yaitu gubernur dan wakil gubernur," ujarnya dalam debat kedua yang disiarkan tvOne, Kamis (3/12/2020).
"Memang saya katakan, kesiapan seseorang diberikan keteladanan pertama dia tidak boleh punya conflict of interest," sambungnya.
Menurutnya, seseorang yang diberikan teladan harus menerapkan good governance. Di mana di dalamnya merupakan perpaduan transparansi dalam penjenjangan karir.
"Sementara seorang pemimpin itu banyak sekali mereka terpengaruh oleh hal-hal yang menurut hemat saya, mereka sendiri banyak yang tidak siap untuk menerapkan hal tersebut. Maka dari itu, yang paling pertama adalah yang perlu dilakukan sebelum bicara perubahan yang lain, pemimpin itu betul-betul harus siap mengubah dirinya," tegasnya.
Mulyadi mengungkapkan pemimpin harus bisa mengubah diri dan memiliki leadership yang kuat. Dikatakannya, seseorang yang banyak kepentingan pada akhirnya tidak akan memiliki leadership yang kuat.
"Kalau kami diberikan amanah menjadi gubernur akan melepaskan segala kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak," tuturnya.
Dalam sesi lain, Mulyadi juga menyampaikan program soal kesehatan. Dia dan pasangannya Ali Mukhni berencana memberi tunjangan pada petugas kesehatan.
"Salah satu komitmen pasangan Mualim adalah memberikan tunjangan kinerja untuk petugas kesehatan kita dan melakukan modernisasi," ucap Mulyadi.
Rencana itu ditanggapi oleh cawagub nomor urut 4, Audy Joinaldy. Menurut Audy, pembenahan infrastruktur juga sangat penting dalam perbaikan layanan kesehatan.
"Sebenarnya bukan hanya di point kesehatan saja tapai juga di point infrastruktur, masalah yang sering terjadi di sumbar adalah, contoh kasus ada sorang ibu hamil, sebenarnya jaraknya tidak jauh hanya 20 km tapi membutuhkan waktu 3 jam mencapai rumah sakit terdekat," kata Audy.(Irwanda/ABW)
