Langgam.id - Debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar) telah digelar pada Senin (23/11/2020) malam. Empat pasangan calon telah menyampaikan gagasannya pada tema seputar ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup
Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menilai, debat kali ini tidak terlalu berpengaruh ke masyarakat. Sebab masyarakat sudah punya pilihan masing-masing.
Tampak dari komentar di youtube masing-masing menjagokan calon pilihannya. Kalau pun ada swing voter, mereka belum bisa memutuskan dari hasil debat sebab hampir sama saja isinya.
"Dari debat itu belum banyak yang bisa diambil, semua hampir sama saja gagasannya tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, adapun swing voter tapi tidak terlalu banyak," katanya.
Menurutnya pada debat ke dua nanti, moderator diharapkan paham Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebab kemarin seolah sama saja kewenangan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, padahal berbeda.
"Pada debat yang ke dua paling penting menggali gagasan, moderator juga harus paham untuk bisa menggali itu," katanya.
Pemerintah provinsi kewenangannya memberikan norma, pedoman, kriteria, pembinaan, pengawasan, dan tidak ada eksekusi langsung. Mungkin yang eksekusi langsung adalah pengelolaan SMA dan kewenangan kemaritiman yang juga tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Itu kurang digali oleh para calon, bahwa ada keterbatasan kewenangan yang harus dipahami, bagaimana cara berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota harus disebut itu, kalau kabupaten kota tidak mau ya tidak bisa apa-apa provinsi," katanya.
Menurutnya, hal ini luput dari para calon bahwa mereka memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Mereka tidak bisa langsung mengeksekusi. Para calon ini harusnya menguasai UU nomor 23 Tahun 2014 tersebut, agar mereka tahu gagasan apa yang hendak dikembangkan.
"Moderator juga harus bisa menggali itu, kemudian antar calon harus debat soal konsep program mereka, jangan formal saja," katanya.
Ia menambahkan, para calon harus berkomitmen kepada masyarakat yang bisa direkam oleh sejarah. Jadi kalau ada perkataan dan janji yang telah direkam, nanti dapat dilihat lagi oleh masyarakat bahwa ini janjinya.(Rahmadi/Ela)
