Ombudsman Sumbar: Kepala Sekolah Murung Didatangi Pejabat yang Anaknya Tak Lulus PPDB

PPDB Online Diperpanjang

Kantor Ombudsman Perwakilan Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id – Salah seorang kepala sekolah favorit di Sumatra Barat (Sumbar) didatangi pejabat dan mantan pejabat. Dua orang tersebut minta tolong agar menerima anak mereka di sekolah tersebut. Padahal, anak mereka tak lulus dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang digelar resmi.

Demikian diceritakan oleh Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumbar Adel Wahidi di akun facebook miliknya, Kamis (23/5/2019) malam. Ketika dikonfirmasi Langgam.id, Adel membenarkan cerita tersebut.

“Saya masuk tiba-tiba, tak memberi tahu, ke ruang kepala sekolah itu. Saya lihat Kepsek itu lagi murung,” katanya.

Menurut Adel, ia tahu kepala sekolah itu baru saja ditemui oleh dua orang, pejabat dan mantan pejabat. “Saya tanya, keperluan apa orang itu Bu? 'Anaknya tak lulus dalam penerimaan siswa baru, mereka datang untuk minta tolong' jawab Kepsek,” ujar Adel.

Adel sudah menduga hal tersebut terjadi. “Saya katakan, Ibu mesti bertahan. Sebentar lagi permintaan bahkan tekanan akan semakin kuat. Sekolah Ibu ini favorit. Saya yakin sebentar lagi akan banyak lagi, pejabat, mantan pejabat, tokoh yang minta tolong,” tuturnya.

Yang paling susah menolaknya, menurut Adel, jika ada permintaan pejabat dari Instansi yang sama dengan kepala sekolah.

Ia berharap, kepala sekolah bisa bertahan, melaksanakan PPDB sesuai aturan. Secara kelembagaan, Adel meyakinkan, Ombudsman akan mendukung kepala sekolah untuk melaksakan PPDB sesuai mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan, tanpa campur tangan dari pejabat sekalipun.

“Kami dari Ombudsman mendukung untuk bersih-bersih soal penerimaan siswa baru ini,” katanya. (*/HM)

Baca Juga

Walhi Sumatra Barat secara resmi melaporkan dugaan maladministrasi terkait penundaan pembongkaran bangunan hotel
Walhi Laporkan Dugaan Maladministrasi Soal Penundaan Pembongkaran Hotel di Lembah Anai ke Ombudsman
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pencairan KUR di BRI Padang
Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Pencairan KUR di BRI Padang
Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah
18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sumbar Terima 329 Laporan Masyarakat Sepanjang 2023