Langgam.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar), Rabu, (22/5/2019) siang.
Dalam orasinya, mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus di Kota Padang itu menuntut KPU mengusut tuntas kasus kematian ratusan orang anggota KPPS selama Pemilu 2019. Mereka mendesak KPU menjelaskan penyebab kematian para petugas penyelenggara pesta lima tahunan itu.
Di Sumbar, jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia memang tidak seberapa. Namun yang namanya nyawa manusia, mahasiswa tetap kukuh meminta KPU Sumbar menyampaikan tuntutan mereka ke KPU RI. Mahasiswa juga meminta KPU segera memberikan santunan terhadap korban.
Selain masalah nyawa, mahasiswa juga mendesak KPU mengusut kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu. Menurutnya, kecuranganlah yang memicu kericuhan saat ini.
"Kami meminta seluruh masyarakat Indonesia mengambil bagian dalam mengatasi kecurangan selama Pemilu," kata koordinator aksi, Anggi Pradana Wiranata.
Demonstrasi mahasiswa ini juga dibarengi dengan pembacaan Alquran dan surat Yasin bersama-sama. Doa tersebut dipanjatkan untuk anggota KPPS yang gugur saat melakukan tugas Pemilu. Mahasiswa juga memberikan bendera kuning kepada komisioner KPU Sumbar.
"Bendera kuning bentuk dukacita kami terhadap demokrasi. Kami berikan kepada KPU sebagai bentuk perjuangan kami dan mahasiswa lainnya. Kami akan menggaungkan keadilan dan dan perjuangan untuk bangsa ini," kata Anggi di depan tiga komisioner KPU Sumbar yang menyambut kedatangan sekitar 200 orang mahasiswa itu.
Anggi juga menilai, jika kedua pasangan calon presiden telah gagal memberikan kenyamanan terhadap seluruh masyarakat Indonesia pasca Pemilu. "Kami menghakimi kedua calon. Mereka gagal memberikan kenyamanan pasca demokrasi. Sehingga terjadi jurang pemisah antara kedua pendukung 01 dan 02. Kami kecewa, mereka gagal," tegasnya.
Sementara itu, anggota KPU Sumbar Izwaryani mengaku, cukup mengapresiasi sikap mahasiswa yang kritis dan ikut mengawal tugas pemerintah.
"Ketidakpercayaan kepada pemerintah tentu dialurkan secara elegan dan profesional," katanya.
Menurut Izwaryani, KPU maupun Bawaslu telah bekerja sesuai dengan koridor dan undang-undang yang berlaku. Lantas, adanya dugaan macam-macam kecurangan memang juga tidak bisa dinafikan.
"Dari waktu ke waktu, pemilu kita tidak sepi dari kecurangan. Tapi selalu ada kemajuan. Sudah banyak model pelanggaran yang ditindak aparat," ujarnya.
Terkait pengusutan kasus kematian KPPS, Izwaryani mengatakan, jika KPU dapat mengusulkan hal tersebut kepada yang berwenang. Dengan catatan itu diminta oleh pihak keluarga yang ingin dilakukan penyelidikan.
"Bagi yang meninggal, KPU RI tengah berjuang untuk memberikan santunan. Saat ini, sudah dalam proses dan akan final," katanya. (Rahmadi/HM)
