Daripada Sibuk Kritik Pemerintah, DPD Pilih Kawal Kebijakan di Daerah

Ketua DPD: Tidak Benar UU Minerba Cacat Hukum

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. (Foto: dok DPD)

Langgam.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, di tengah situasi yang serba mendesak ini, DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat, bisa dirasakan daerah, ketimbang sibuk mengkritisi kebijakan itu sendiri.

Dikatakan LaNyalla, dirinya berulang kali dalam setiap kesempatan, selalu meminta semua senator yang sekarang sedang berada di 34 provinsi, untuk bekerja aktif memastikan daerah telah mendapat atau merasakan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat. Mulai dari penerapan protokol Covid-19, distribusi alat kesehatan hingga APD tenaga medis, serta dana re-alokasi APBN. Termasuk kebijakan terhadap dunia usaha dan jaring pengaman sosial.

“Saya pikir hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita dalam bekerja, bukan perdebatan. Yang dibutuhkan adalah langkah aksi yang bermuara kepada satu tujuan, yaitu meminimalisir korban dan dampak, dengan menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah seoptimal mungkin. Caranya, semua komponen mengambil peran masing-masing menuju satu tujuan tadi,” tandasnya, Senin (6/4/2020).

Ditambahkan, yang dibutuhkan pemerintah hari ini adalah masukan dan informasi lapangan yang akurat. Sehingga bisa melengkapi data di pusat komando yang ada di BNPB dan Kemenkes sebagai gugus tugas penanggulangan Covid-19. Sehingga pusat komando terbantu dalam memetakan serta memitigasi penyebaran virus ini.

Mengenai kritik kepada pemerintah yang belakangan ini marak di media, LaNyalla menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Di semua negara, pemerintah sedang mendapat kritik dalam konteks penanganan pandemic ini. Karena Covid-19 ini selain memang bersifat massif, penyebarannya juga begitu cepat.

“Negara adidaya saja merasakan, Amerika Serikat misalnya, kita bisa lihat sendiri. Karena bencana ini memang dahsyat. Tidak saja menghajar dunia kesehatan, tetapi sekaligus sektor ekonomi makro dan mikro. Ini yang membuat banyak negara yang kelimpungan,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, dirinya meyakini hari-hari ini bukanlah saat yang tepat untuk berdebat. Tetapi saat yang tepat untuk turun tangan dengan satu fokus, kita jalani sesuai peran dan fungsi kita masing-masing dengan mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah. “Saya percaya dengan kita semua kompak, Indonesia akan mampu melewati masa kritis. Kita kembalikan kepada niat kita masing-masing,” ujarnya. (inforial)

Baca Juga

Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Hitungan Cepat PSU DPD RI di Sumbar, Cerint dan Irman Gusman Lolos, Emma Yohana Gagal Kembali ke Senayan
Hitungan Cepat PSU DPD RI di Sumbar, Cerint dan Irman Gusman Lolos, Emma Yohana Gagal Kembali ke Senayan
Irman Gusman dan Simpatisan Tiada Habis
Irman Gusman dan Simpatisan Tiada Habis
KPU sudah mengumumkan 16 Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota DPD tahun 2024 daerah pemilihan (dapil)
KPU Umumkan 16 Calon Anggota DPD Dapil Sumbar pada PSU 13 Juli, Ini Daftarnya
Langgam.id - Kongres Kebudayaan 2022 resmi dilaunching dalam acara yang digelar di Hotel Santika, Kota Padang, Sumbar, Selasa (9/8/2022).
Irman Gusman Serahkan Dokumen Mantan Terpidana ke KPU Sumbar
Kapolres Payakumbuh Wahyuni Sri Lestari mengatakan, pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI yang akan dilaksanakan 13 Juli
Polres Payakumbuh Kerahkan 217 Personel Amankan PSU DPD RI 13 Juli