Langgam.id - Jumlah perantau yang masuk ke Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat. Hal tersebut dilaporkan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur kepada Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit, saat mengikuti video conference, Minggu (29/3/2020).
“Pada saat ini jumlah perantau yang masuk ke Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat hingga mencapai angka 2.744 orang pada Minggu ini," katanya di ruang bupati, dalam konferensi video bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar itu.
Menurut wabup, hal ini menjadi persoalan yang sangat penting bagi Kabupaten Padang Pariaman. "Meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan surat kepada perantau untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu. Namun kenyataan yang terjadi para perantau tetap pulang kampung dengan alasan faktor ekonomi,” ujarnya, sebagaimana dirilis Humas dan Protokol di situs resmi Pemkab Padang Pariaman.
Dalam laporannya, wabup mengatakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan semi lockdown. Sekolah dan ASN telah diliburkan kecuali bagi pelayan publik untuk tetap bekerja dengan sistem piket untuk menghindari keramaian.
“Pada saat ini di Bandara Internasional Minangkabau telah terjadi pengurangan frekuensi penerbangan. Namun anomo masyarakat untuk pulang kampung terus meningkat. Ditambah dengan murahnya harga tiket mencapai Rp500 ribu, sehingga semakin mendorong masyarakat untuk pulang kampung."
Menurutnya, dibutuhkan penambahan petugas kesehatan di Bandara untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap masyarakat yang datang dari rantau tersebut.
Ia juga menambahkan pada Minggu (29/3/20) di Kecamatan Batang Anai ditemukan supir travel kejang-kejang saat mengendarai mobil dari Pekanbaru. Mobil itu membawa banyak penumpang. "Sehingga peran dari organda juga diperlukan untuk memperhatikan kesehatan supir demi keselamatan penumpang," katanya.
Ia juga melaporkan hingga saat ini jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Padang Pariaman sebanyak 23 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 2 orang. Ia berharap tidak ada penambahan kedatangan perantau sehingga tidak menambah jumlah ODP dan PDP di Kabupaten Padang Pariaman.
“Terkait masalah alat pelindung diri (APD), enam puksesmas di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki APD untuk penanganan Covid 19. Namun, masih ada 19 puskesmas lainnya yang belum memiliki karena tidak adanya barang yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan dari APBD untuk penyediaan APD tersebut, untuk saat ini tinggal menunggu ketersediaan barang APD tersebut," tuturnya.
Ia juga mengatakan saat ini harga bahan pokok di Kabupaten Padang Pariaman masih terbilang stabil. Namun, ia khawatir bila kondisi ini berlangsung lama maka hal ini nantinya juga akan menjadi masalah ditengah masyarakat. "Tidak tertutup kemungkinan terjadinya lonjakan harga sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah."
Video Conference ini didampingi oleh Dandim 0308 Pariaman Hery Pujianto dan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto. Selain itu, juga Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi, Kepala Pelaksana BPBD Budi Mulya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zahirman. Juga, Kepala Dinas Kesehatan Yutiardi Rifa’i dan Kepala Bagian Humas dan Protokol.
Sebelumnya, melalui surat edaran tertanggal 26 Maret 2020, Bupati Ali Mukhni meminta seluruh wali nagari di kabupaten tersebut untuk membentuk relawan desa lawan Covid-19. Relawan yang diketuai wali nagari diminta beranggotakan lintas tokoh masyarakat dan petugas kesehatan.
Relawan ini diberi tugas antara lain melakukan sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit serta mendeteksi dini penyebaran Covid-19 dengan mendata pergerakan penduduk, termasuk kedatangan perantau. (*/SS)
