Langgam.id - Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, pembangunan jalan tol yang masih terkendala masalah ganti rugi lahan warga, perlu dicarikan solusi dengan musyawarah. Hal tersebut dinilai merupakan jalan terbaik, agar pembangunan tersebut bisa dilanjutkan.
"Masalah jalan tol ini bermula dari penetapan harga oleh tim appraisal tak sesuai NJOP (nilai jual objek pajak) yang baru," katanya, Kamis (27/2/2020).
Wagub mengatakan hal tersebut saat membuka focus group discussion (FGD) yang digelar Langgam.id bersama PT Hutama Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur, PT Semen Padang dan PT Kunango Jantan di Hotel Inna Muara, Padang.
Selain wagub, turut menjadi pembicara dalam FGD antara lain, Komisaris PT Hutama Karya Wahyu Muryadi, Direktur Utama Semen Padang Yosviandri, Kabag Kermas Ops Polda Sumbar AKBP Hardeny serta sejumlah akademisi, praktisi bisnis, pimpinan media massa serta masyarakat. Acara dipandu oleh akademisi dari UIN Imam Bonjol Padang Dr. Abdullah Khusairi, MA.
Ketua Panitia Acara Heri Faisal mengatakan selain narasumber utama, acara ini menghadirkan banyak narasumber lainnya yang berkaitan dengan pembangunan tol seperti dari akademisi dan masyarakat yang tempat tinggalnya terkena proyek tol. "Para narasumber itu akan berbicara dan membahas seputar tol dari berbagai sisi," katanya.
Menurutnya, acara bertajuk "Win Win Solution: Upaya Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru dan Dampaknya bagi Perkembangan Ekonomi Sumatra Barat" tersebut diharapkan bisa memberi solusi berbagai masalah yang ada.
Dari hasil diskusi diharapkan muncul rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah, sehingga bisa memecahkan masalah penolakan dan soal pembangunan jalan tol. (Rahmadi/SS)
