Langgam.id- DPRD Kota Padang mengkritik penertiban pedagang Pasar Raya oleh pemerintah kota yang berujung rusuh. Pemerintah Kota Padang diminta untuk membuka ruang dialog dengan pedagang terdampak.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mengatakan penertiban Pasar Raya Padang diperlukan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang tertib dan nyaman, tetapi pelaksanaannya harus tetap mengedepankan pendekatan humanis serta komunikasi dengan pedagang.
“Penertiban harus dilakukan secara terukur dan mengutamakan komunikasi dengan para pedagang,” katanya Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, kericuhan yang terjadi dalam proses penertiban perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Padang untuk mengidentifikasi persoalan yang memicu ketegangan antara petugas dan pedagang.
Ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membuka ruang dialog dengan pedagang agar persoalan di lapangan dapat diselesaikan tanpa memperpanjang konflik.
“Penataan pasar harus berjalan, tetapi keberlangsungan usaha dan mata pencaharian pedagang juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Rachmad menegaskan, penataan Pasar Raya Padang perlu dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, termasuk pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Menurutnya, evaluasi dan dialog menjadi langkah penting agar penertiban Pasar Raya Padang dapat mencapai tujuan menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, juga meminta pemerintah memastikan adanya solusi bagi pedagang dalam setiap proses penertiban.
“Segala sesuatunya tentu, ketika kita melakukan penertiban, harus ada solusi. Terutama itu. Kedua, tentu tidak ada yang dirugikan. Itu normatif. Dalam hal ini, kita minta kepada pemerintah kota bisa memberikan pemahaman,” jelasnya.
Muharlion mengatakan, pemerintah juga perlu memahami kondisi dan mengakomodasi aspirasi pedagang. Menurutnya, dialog diperlukan untuk menemukan titik temu antara kebijakan penataan pasar dan harapan para pedagang.
“Karena kita juga memahami kondisi pedagang. Keinginan pedagang harus diakomodasi, apa yang menjadi harapan pedagang ada titik temunya. Duduk bersama untuk mencari solusi,” ujarnya. (fx)
