Langgam.id – Pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra menilai kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, aktivitas pendidikan dan kegiatan ekonomi.
Menurut Aidinil, dampak kabut asap bergantung pada tingkat pencemaran udara, lamanya paparan serta kelompok masyarakat yang terdampak. Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah dan institusi publik perlu menyesuaikan pola pelayanan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan esensial seperti kesehatan, administrasi kependudukan, keamanan, transportasi dan layanan dasar masyarakat tetap harus berjalan, tetapi pola kerjanya dapat dibuat lebih fleksibel,” katanya, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui sistem daring atau hybrid, pengaturan jam kerja, hingga pengurangan aktivitas lapangan.
“Pemerintah juga perlu menentukan layanan yang harus tetap dilakukan secara langsung dan layanan yang dapat dialihkan ke sistem digital,” ujar Aidinil.
Di sektor pendidikan, Aidinil menilai kebijakan penyesuaian kegiatan belajar perlu didasarkan pada tingkat risiko pencemaran udara.
“Pembatasan aktivitas luar ruang, seperti olahraga, upacara dan kegiatan lapangan dapat menjadi langkah awal ketika kualitas udara memburuk,” ungkapnya.
Ia menyebut, jika pencemaran meningkat ke tingkat yang lebih berbahaya dan berlangsung cukup lama, pembelajaran daring atau hybrid dapat dipertimbangkan untuk mengurangi paparan, terutama bagi kelompok rentan.
“Pendekatan yang paling tepat adalah berbasis risiko, bukan sekadar menutup atau membuka sekolah dan kampus secara seragam,” katanya.
Menurut Aidinil, kebijakan serupa juga perlu diterapkan di lingkungan pemerintahan. Penerapan bekerja dari rumah tidak harus diberlakukan kepada seluruh pegawai, melainkan disesuaikan dengan karakteristik layanan dan kondisi kesehatan pegawai.
“Selain pelayanan publik dan pendidikan, kabut asap berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pekerja luar ruang, pedagang, pengemudi, pekerja konstruksi, dan petani termasuk kelompok yang menghadapi risiko lebih besar akibat paparan asap,” ujar Aidinil.
Karena itu, Aidinil menekankan pentingnya protokol penanganan yang jelas berdasarkan indikator kualitas udara. Protokol tersebut perlu mengatur langkah yang diambil pemerintah, mulai dari penyampaian imbauan kesehatan, pembatasan aktivitas luar ruang, perlindungan kelompok rentan, hingga penyesuaian kegiatan kerja dan pendidikan.
“Dengan demikian, keputusan tidak bersifat reaktif atau berbeda-beda antar instansi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik selama kabut asap berlangsung.
“Pemerintah perlu menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala, menjelaskan risiko kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan panduan konkret kepada masyarakat,” ungkapnya.
Aidinil menegaskan, kebijakan penanganan kabut asap harus proporsional, berbasis data dan adaptif terhadap perubahan kondisi.
“Pada saat yang sama pemerintah perlu memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan keberlangsungan pelayanan publik,” katanya.
