Langgam.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2027. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,14 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp33,46 miliar.
Target tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, saat menyampaikan nota penjelasan Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Senin (19/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar itu dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita.
Eka Putra menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada 5 Agustus 2026.
Menurutnya, APBD 2027 merupakan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk merespons dinamika perekonomian global dan nasional sekaligus memprioritaskan pemulihan kesejahteraan masyarakat.
“Penyusunan APBD ini juga mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025–2029, yakni terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” demikian arah kebijakan yang disampaikan dalam nota penjelasan tersebut.
Adapun tema pembangunan Tanah Datar pada 2027 adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Unggulan untuk Pertumbuhan Ekonomi Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan.”
Dalam rancangan postur anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.115.275.780.219. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp200.771.591.077 dan pendapatan transfer sebesar Rp914.004.189.142.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.148.744.457.312. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp33.468.677.093 yang direncanakan ditutupi melalui pembiayaan netto.
PAD Ditargetkan Rp200,77 Miliar
Dari sisi belanja, Pemkab Tanah Datar merencanakan belanja operasi sebesar Rp984.069.091.403. Kemudian, belanja modal dialokasikan Rp35.481.789.766, belanja tidak terduga Rp8.660.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp120.533.576.143.
Untuk penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp35.468.677.093.
Eka Putra menegaskan, belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengalokasian anggaran harus memperhatikan kebijakan strategis pemerintah pusat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat menyelaraskan sumber pendapatan dengan kebutuhan belanja prioritas, sehingga anggaran yang ditetapkan mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri 21 dari 35 anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyampaikan bahwa rapat paripurna akan dilanjutkan pada Selasa (20/10/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. (HER)
