Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam pembangunan daerah. Hingga semester I 2026, baru 38 dari 73 indikator pada delapan prioritas pembangunan yang dinyatakan tercapai.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam pidato peringatan Hari Jadi Sumbar (HJS) ke-81. Kata dia, momentum hari jadi daerah menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus menentukan langkah ke depan.
“Capaian hari ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh,” ujar Mahyeldi.
Ia mengatakan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2025 mencapai 77,27, meningkat dari 76,43 pada 2024.
Namun, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan. Tingkat kemiskinan Sumbar pada Maret 2026 tercatat sekitar 5,2 persen atau sekitar 312 ribu penduduk masih berada dalam kondisi miskin.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Sumbar pada 2025 tercatat 3,30 persen. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen. Sementara pada triwulan II 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 4,54 persen secara tahunan.
Mahyeldi menegaskan peningkatan aktivitas ekonomi harus diikuti dengan perbaikan kualitas pendapatan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan evaluasi Pemprov Sumbar hingga semester I 2026, sebanyak 38 indikator atau 52,1 persen telah tercapai. Sementara 35 indikator lainnya masih membutuhkan percepatan.
Pada prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, tujuh dari sembilan indikator atau 77,8 persen telah tercapai.
Kemudian, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan logistik Sumatra bagian barat mencatat capaian 12 dari 16 indikator atau 75 persen.
Sementara itu, prioritas nagari sebagai basis kemajuan baru mencapai lima dari 12 indikator atau 41,7 persen. Pembangunan infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana mencapai lima dari sembilan indikator atau 55,6 persen.
Penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama mencatat capaian tujuh dari 10 indikator atau 70 persen. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif mencapai empat dari tujuh indikator atau 57,1 persen.
Capaian terendah terdapat pada prioritas peningkatan daya saing pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dari lima indikator yang ditetapkan, baru satu indikator atau 20 persen yang tercapai.
Menurut Mahyeldi, capaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena Sumbar memiliki potensi besar di sektor alam, budaya, kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
“UMKM harus didorong naik kelas, bukan sekadar melalui bantuan, tetapi melalui pengetahuan, teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi dan pendampingan,” katanya.
Selain persoalan ekonomi dan pemerataan pembangunan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, kondisi geografis Sumbar membuat setiap pembangunan harus memperhitungkan risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, longsor, banjir hingga bencana lainnya.
“Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana dan kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan. Inilah makna Sumbar Tangguh,” tuturnya. (WAN)
