Langgam.id – Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Nanda Satria mendorong investigasi lebih mendalam terhadap laporan 108 kendaraan mengalami gangguan setelah mengisi Pertalite di sejumlah SPBU di Sumbar.
Kata Nanda, investigasi diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan kendaraan tersebut. Terlebih, jumlah kendaraan yang dilaporkan terdampak telah mencapai lebih dari 100 unit.
“Kalau satu atau dua yang bermasalah mungkin bisa jadi error di user-nya. Cuma ini ada informasi sudah 100 lebih, kemarin saya sempat ada berita, katanya sudah 108,” ujar Nanda, Rabu (30/9/2026).
Ia mengatakan, data kendaraan yang mengalami gangguan perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk lokasi SPBU tempat kendaraan mengisi BBM.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting untuk melihat apakah terdapat keterkaitan antara gangguan kendaraan dengan BBM yang digunakan.
“Nantinya oleh dinas terkait dan juga dari Pertamina, kasus yang 108 itu pernah mengisi di mana? Ini harus di-tracking dulu,” katanya.
Nanda menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap sampel BBM yang berada di SPBU. Kendaraan yang mengalami gangguan juga perlu diperiksa, termasuk sampel BBM yang masih tersisa di dalam tangki kendaraan.
“Kemarin kita lihat ada pengetesan BBM, tapi saya tidak melihat bahwa tesnya di mobil yang kena. Harusnya di mobil yang kena juga. Selain di SPBU, tentu di mobil yang terdampak kenapa seperti itu, itu harus ada investigasinya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap kendaraan terdampak diperlukan agar penyebab gangguan dapat diketahui berdasarkan data dan sampel yang lebih lengkap.
Jika nantinya hasil investigasi membuktikan adanya persoalan dalam distribusi maupun spesifikasi BBM, menurut Nanda, pihak yang bertanggung jawab perlu mengambil langkah penyelesaian terhadap kendaraan yang terdampak.
“Kalau memang terbukti ternyata misalnya dari Pertamina kesalahan distribusi speknya, berarti Pertamina tentu harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada,” jelasnya.
Meski demikian, Nanda mengingatkan agar persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai masalah kualitas BBM sebelum seluruh data dan sampel diperiksa.
Ia menyoroti laporan kendaraan terdampak yang disebut mengisi BBM di sejumlah SPBU berbeda di Sumbar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari penelusuran.
“Kalau memang ada kualitas BBM yang bermasalah, seharusnya lebih banyak mobil yang kena. Karena satu tangki itu misalnya 18 ribu liter. Kalau dibagi, misalnya isinya paling tinggi 50 liter, sudah bisa menyasar ke kurang lebih 360 kendaraan yang terdampak,” tuturnya.
Karena itu, Nanda meminta pemeriksaan dilakukan dengan mengambil lebih banyak sampel dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua sampel dari SPBU.
Ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar pemeriksaan dilakukan dengan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai penyebab gangguan kendaraan.
“Dari DPRD kita mendorong percepatan penyelidikan agar ada fakta lagi. Kita tentu bisa mendorong pemerintah provinsi, dan meminta Pertamina juga mendampingi,” ujarnya.
Nanda menambahkan, DPRD Sumbar meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumbar melakukan pengecekan secara menyeluruh.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan agar penyebab sebenarnya dari laporan gangguan kendaraan dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi dan data yang terukur. (WAN)
