Brent turun, tetapi risiko energi Indonesia belum tentu ikut mereda. Serangan baru terhadap kapal komersial di Selat Hormuz menunjukkan bahwa kerentanan energi Indonesia tidak cukup dibaca dari harga minyak dunia. Indonesia juga harus memperhitungkan freight, premi asuransi, keterlambatan pelayaran, kebutuhan stok pengaman, dan pergerakan rupiah.
Inilah paradoks yang perlu dicermati. Brent turun dari US$105,28 menjadi US$102,59 per barel, sementara risiko fisik jalur pelayaran justru meningkat. Sebuah kapal komersial dilaporkan terkena proyektil ketika melintasi Hormuz pada malam 28 September. Kebakaran berhasil dipadamkan, kapal tetap berlayar, dan seluruh awak selamat. Pelaku serangan belum diketahui.
Penurunan Brent dapat mencerminkan membaiknya aliran pasokan dari Timur Tengah. Jalur alternatif juga membantu mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan ekspor. Kondisi itu memang menekan harga benchmark minyak. Akan tetapi, harga benchmark tidak selalu mencerminkan seluruh biaya impor energi yang harus ditanggung Indonesia.
Ancaman terhadap kapal dapat menaikkan premi asuransi perang. Pemilik kapal juga dapat menaikkan freight untuk mengompensasi risiko yang lebih besar. Operator dapat memperlambat perjalanan, menunda keberangkatan, atau mengubah rute. Importir kemudian membutuhkan modal kerja lebih besar untuk menjaga pasokan tetap aman.
Rangkaian tersebut dapat meningkatkan biaya energi Indonesia meskipun Brent sedang turun. Biaya yang relevan bagi perekonomian bukan hanya harga minyak di pasar internasional. Biaya yang lebih penting adalah harga minyak setelah seluruh ongkos pengiriman, asuransi, pembiayaan, dan risiko kurs diperhitungkan.
Jalur transmisinya dapat bergerak cepat. Kenaikan risiko Hormuz dapat meningkatkan freight dan premi asuransi. Biaya tersebut kemudian menaikkan landed cost energi. Kebutuhan dolar importir bertambah, tekanan terhadap rupiah meningkat, imported inflation menguat, beban subsidi membesar, dan ruang kebijakan Bank Indonesia menyempit.
Titik kritis bagi Indonesia terletak pada kebutuhan devisa. Ketergantungan pada impor migas membuat kenaikan biaya energi segera meningkatkan permintaan dolar. Importir juga dapat mempercepat pembelian untuk mengamankan persediaan. Tekanan terhadap pasar valas karena itu dapat muncul sebelum pelemahan tercatat penuh dalam neraca berjalan.
Pelemahan rupiah kemudian memperbesar tekanan awal. Harga energi yang dihitung dalam rupiah naik ketika dolar menguat. Pemerintah selanjutnya menghadapi dua pilihan yang sama-sama mahal. Pemerintah dapat meneruskan kenaikan biaya ke harga domestik atau menyerap sebagian tekanan melalui subsidi dan kompensasi.
Jika kenaikan biaya diteruskan ke konsumen, inflasi transportasi dan logistik dapat meningkat. Kenaikan tersebut dapat menekan daya beli rumah tangga dan margin perusahaan. Jika pemerintah menahan harga, beban fiskal akan meningkat. Ruang anggaran untuk belanja produktif kemudian dapat menyempit.
Bank Indonesia juga menghadapi trade-off yang semakin berat. Stabilisasi rupiah dan ekspektasi inflasi dapat membutuhkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Suku bunga yang tinggi dapat menahan kredit, investasi, dan konsumsi. Ruang kebijakan menjadi semakin terbatas ketika yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tetap tinggi.
Tekanan berikutnya dapat muncul di pasar SBN. Investor dapat meminta premi risiko lebih tinggi jika shock energi mulai menekan rupiah dan fiskal. Yield SBN dapat meningkat karena tekanan global dan domestik terjadi secara bersamaan. Kenaikan CDS pada saat yang sama akan memperkuat sinyal bahwa risiko energi telah berubah menjadi risiko makro-finansial.
Pandangan yang lebih optimistis tetap perlu diuji. Pemulihan ekspor Timur Tengah dan kelancaran arus kapal dapat membatasi gangguan pasokan. Penurunan Brent juga dapat menunjukkan bahwa pasar belum melihat ancaman sistemik terhadap produksi minyak. Satu serangan kapal memang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Hormuz akan mengalami gangguan besar.
Masalahnya terletak pada ukuran risiko yang digunakan. Pertanyaan utama bukan hanya apakah Selat Hormuz tetap terbuka. Indonesia juga perlu mengetahui apakah pelayaran melalui jalur tersebut menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan lebih tidak pasti. Perubahan biaya dan waktu pengiriman dapat menekan ekonomi meskipun volume minyak global belum turun tajam.
Indonesia tidak cukup hanya memantau Brent. Pemerintah dan pelaku pasar perlu memantau harga minyak fisik, freight, premi asuransi perang, dan arus kapal. Indikator tersebut perlu dibaca bersama USD/IDR, neraca migas, CDS, dan yield SBN. Kombinasi indikator akan memberikan gambaran risiko yang lebih lengkap.
Kebijakan juga perlu bergerak dari respons harga menuju pengurangan kerentanan. Diversifikasi pemasok dapat mengurangi risiko konsentrasi. Fleksibilitas kontrak impor dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi. Cadangan energi strategis dapat memperkuat ketahanan pasokan. Efisiensi transportasi dan pengurangan ketergantungan pada BBM impor dapat menurunkan sensitivitas ekonomi terhadap shock eksternal.
Pelajaran dari Hormuz memperlihatkan bahwa harga minyak dunia bukan satu-satunya harga energi yang relevan bagi Indonesia. Harga yang menentukan tekanan ekonomi adalah biaya ketika energi benar-benar tiba di dalam negeri setelah risiko geopolitik, logistik, asuransi, kurs, dan pembiayaan diperhitungkan.
Brent yang turun belum tentu berarti energi menjadi lebih murah bagi Indonesia. Jika risiko pelayaran terus meningkat, minyak dapat terlihat lebih murah di pasar global tetapi tetap lebih mahal bagi perekonomian domestik.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas)
