Hasil MTQ Nasional XXXI di Semarang beberapa hari lalu sejatinya mendesak Sumbar untuk segera melakukan evaluasi dan merancang langkah-langkah strategis, inovatif, dan prediktif. Prestasi kali ini masih kalah dari capaian pada event sebelumnya, yakni pada 2024, yang juga berada di bawah 10 besar.
Bagi daerah lain, posisi ini bisa jadi dipandang sebagai hal biasa. Namun, bagi Sumbar yang membanggakan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, peringkat ini tentunya bukan sekadar angka, tetapi alarm keras yang harus disikapi secara tegas dan serius.
Meski juara MTQ tidak serta-merta menjadi indikator keberhasilan ABS-SBK, kekalahan cukup fatal dalam lomba Al-Qur’an tetap menyisakan tanda tanya besar. Tidak salah jika publik kemudian mengaitkannya dengan komitmen mewujudkan Kitabullah sebagai sandi dalam kehidupan di provinsi yang terkenal religius ini. Karena itu, upaya sungguh-sungguh dari semua pihak mestinya tidak bisa ditawar-tawar dan ditunda-tunda.
Geliat Sumbar di Ajang MTQ
Dalam sepuluh tahun terakhir, Sumbar mencatat dinamika yang cukup menarik di arena musabaqah tingkat nasional. Pada MTQ Nasional XXVI tahun 2016 di Mataram, Sumbar masuk 10 besar di peringkat ketujuh. Dua tahun kemudian, pada MTQ XXVII di Medan, posisi itu menurun di bawah 10 besar, bahkan berada di urutan ke-14.
Namun, kemudian prestasi Sumbar melejit drastis ketika menjadi tuan rumah MTQ XXVIII tahun 2020. Provinsi ini berhasil meraih juara umum dengan 79 poin, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sepanjang mengikuti MTQ Nasional.
Dua tahun kemudian, pada MTQ XXIX di Banjarmasin, meski mengalami penurunan prestasi, Sumbar masih bisa bertahan di urutan kelima dengan mendulang 11 juara. Peringkat itu kembali menurun drastis ke urutan ke-11 pada MTQ XXX di Samarinda tahun 2024.
Harapan untuk meraih kembali posisi papan atas muncul lagi di MTQ XXXI di Semarang pekan lalu. Sejumlah pejabat provinsi menargetkan peringkat lima besar di tengah kondisi anggaran dan persiapan yang terbatas.
Ekspektasi itu mulai memudar ketika banyak kafilah gagal melaju ke babak semifinal, bahkan hanya satu peserta yang berhasil lolos ke final. Akhirnya, Sumbar harus menerima fakta pahit berada di luar 10 besar, di bawah Kaltim, Jateng, DKI Jakarta, Aceh, Jatim, Sumut, Jabar, Sumsel, Banten, Riau, NTB, dan Sulsel.
Selain ajang MTQ Nasional umum yang digelar setiap dua tahun, Sumbar juga aktif mengikuti MTQ Nasional khusus, seperti MTQ Nasional Korpri dan STQH (Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis). Meski berbeda dalam keluasan ruang lingkup peserta maupun cabang yang diperlombakan sehingga berbeda pula tingkat persaingannya, posisi Sumbar, khususnya di arena MTQ Korpri, patut diapresiasi.
Di event MTQ yang khusus diikuti ASN, baik PNS maupun PPPK, ini, Sumbar wajar dibanggakan. Pada tiga kali penyelenggaraan terakhir, yakni MTQ Korpri VI tahun 2022 di Padang, MTQ VII tahun 2024 di Palangka Raya, dan MTQ VIII tahun 2026 di Makassar, Sumbar berjaya meraih juara umum berturut-turut (hattrick).
Evaluasi, Kolaborasi, dan Talent Scouting
Menurunnya prestasi Sumbar di dua event MTQ Nasional terakhir tentu bukan menjadi bahan untuk saling menyalahkan, apalagi mencari kambing hitam. Justru, mestinya semua pihak yang bertanggung jawab secara moral, sosial, dan struktural berani melakukan evaluasi menyeluruh.
Tak kalah penting adalah penguatan kolaborasi untuk bersama-sama secara holistik dan komprehensif mengidentifikasi serta memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman riil. Semakin kokoh dan solid kebersamaan dengan satu pandangan untuk berkomitmen menuju perbaikan, maka akan semakin terlihat keunggulan, hambatan, prospek, maupun risiko yang akan dihadapi.
Sejumlah pihak tentunya bertanggung jawab, dan lebih dari itu mesti berupaya keras melakukan perbaikan ke depan. Pemprov sebagai pemegang kendali regulasi, anggaran, dan kebijakan tertinggi di daerah menjadi kunci utama yang krusial dan strategis.
Tanpa keterlibatan aktif Pemprov, tentu sebagus apa pun ide dan gagasan program tidak akan memiliki fondasi ekonomi dan hukum yang kuat untuk bergerak maksimal. Jaminan anggaran untuk pelaksanaan program sejak proses awal hingga akhir juga tergantung pada kebijakan Pemprov. Secara umum, totalitas kehadirannya menjadi urat nadi dan suntikan utama bagi kafilah dalam bermusabaqah.
Selain Pemprov, LPTQ menjadi pihak berikutnya yang berperan penting dalam peningkatan kualitas, mutu, dan prestasi kafilah. LPTQ adalah “jantung” dalam pelaksanaan teknis operasional seluruh rangkaian kegiatan permusabaqahan.
Jika Pemprov sebagai penyedia payung hukum dan penyokong anggaran, maka LPTQ adalah eksekutor agar anggaran tersebut menjadi program nyata yang tepat guna. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas aspek-aspek teknis dan manajerial, seperti standardisasi dan objektivitas seleksi kafilah.
Di pundak LPTQ terbebani sistem seleksi yang terbebas dari indikasi faktor-faktor di luar kualitas, agar bibit unggul daerah yang bertalenta potensial tidak tereliminasi akibat buruknya sistem.
Selain itu, LPTQ juga bertanggung jawab mendesain program kaderisasi, seperti pembinaan berjenjang dan berkesinambungan (continuous training plan), sehingga tidak kehabisan stok atau hanya mengandalkan wajah-wajah lama. Termasuk juga merancang pola pelatihan agar tidak instan semata ketika menjelang musabaqah.
Penentuan pelatih yang berkompeten, serta tim pendamping yang handal dan teruji, juga menjadi tanggung jawab vital dan krusial bagi LPTQ. Tak kalah penting adalah upaya semacam talent scouting atau pencarian bibit-bibit yang berbakat dan potensial di daerah dan kantong-kantong khusus.
Sumbar cukup banyak memiliki pondok pesantren, madrasah unggul, pondok Al-Qur’an, rumah tahfiz, sanggar kaligrafi, bahkan perguruan tinggi keagamaan yang bisa jadi belum optimal tersentuh selama ini.
Terakhir, belajar dari provinsi lain yang nyaris konsisten berprestasi dari MTQ ke MTQ tentu bukan pula hal yang tabu untuk dilakukan.
Wallahu a’lam.
*Penulis: Faisal Zaini Dahlan (Dosen UIN IB Padang)
