Langgam.id – Sejumlah pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten dan kota, meminta jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatra Barat (Sumbar) 2026 disesuaikan.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memastikan belum ada perubahan terhadap jadwal pelaksanaan ajang olahraga tersebut. Porprov Sumbar 2026 masih dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026.
Sebelumnya, permintaan penyesuaian jadwal disampaikan sejumlah pengurus KONI kabupaten dan kota dalam pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan KONI Padang Pariaman, Payakumbuh, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Pasaman, Sawahlunto, dan Solok Selatan.
Selain itu, KONI Kota Pariaman, Agam, Kota Solok, Kabupaten Solok, Dharmasraya, dan Padang Panjang juga disebut meminta penyesuaian jadwal meski tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Menanggapi permintaan itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar Tasliatul Fuaddi mengatakan, sampai saat ini jadwal Porprov tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan.
“Tidak ada penundaan, sampai saat ini masih sesuai jadwal,” ujarnya kepada Langgam.id, Senin (21/9/2026).
Kata Tasliatul, persoalan anggaran daerah yang masih menunggu pengesahan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi anggaran setelah APBD masing-masing kabupaten dan kota ditetapkan.
“Kalau dari sisi pemerintah provinsi tentunya percepatan evaluasi anggaran di DPKAD Sumbar pasca ketok palu APBD kabupaten atau kota,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kebutuhan anggaran, termasuk persiapan atlet untuk mengikuti Porprov.
Tasliatul menilai persoalan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengubah jadwal yang telah disepakati.
“Daerah yang berdaulat tentu mampu mengatasinya. Tidak mungkin rasanya Dispora Sumbar yang mengajari solusinya,” ungkapnya.
Ia juga meminta seluruh pihak tetap berpegang pada kesepakatan pelaksanaan Porprov yang telah dibuat antara Pemprov Sumbar dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Kesepakatan tersebut perlu dijalankan bersama, termasuk ketentuan pelaksanaan Porprov yang telah ditetapkan melalui Rapat Kerja (Raker) KONI.
“Kita harus komitmen dengan kesepakatan antara gubernur dan wakil gubernur dengan bupati dan wali kota yang lalu dan komit dengan peraturan pelaksanaan Porprov yang sudah ditetapkan melalui Raker KONI,” tuturnya. (WAN)
