Langgam.id – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mendorong pemerintah sigap dalam menindaklanjuti titik api atau hotspot yang terpantau di sejumlah daerah. Hal ini perlu agar tidak berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
“Kita mendorong pemerintah provinsi agar segera menyampaikan kebijakan kepada kabupaten dan kota. Penanganan karhutla ini harus benar-benar cepat dilakukan,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria.
Ia juga mengaku telah menyampaikan rekomendasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar agar kondisi di lapangan, termasuk titik panas dan titik kebakaran, segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
“Kita sudah sampaikan kepada BPBD agar kondisi di lapangan, termasuk titik panas dan titik kebakaran, segera ditangani. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama,” ujarnya.
Menurut Nanda, salah satu kendala dalam penanganan karhutla di Sumbar adalah keterbatasan peralatan. Namun, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk memperlambat penanganan.
Sebab, BPBD Sumbar saat ini memiliki akses untuk berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi kebakaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Memang peralatan kita terbatas. Tapi BPBD Sumbar sekarang punya akses untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada BNPB. Jadi kalau membutuhkan dukungan, bisa segera dikoordinasikan,” katanya.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga penanganan karhutla bisa dilakukan lebih cepat dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Nanda menilai, perkembangan teknologi saat ini juga memudahkan pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui kondisi titik panas dan kebakaran. Data mengenai cuaca, titik panas, hingga titik kebakaran dapat dipantau secara langsung melalui berbagai sistem pemantauan.
“Sekarang dengan teknologi yang ada, data titik panas dan titik kebakaran bisa diketahui. Masyarakat juga bisa melihat datanya. Jadi wajar kalau masyarakat kemudian menyampaikan keluhannya kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan kualitas udara akibat kabut asap. Pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian.
“Dampaknya bukan hanya soal kesehatan dan kualitas udara. Kalau aktivitas di luar ruangan dibatasi, tentu roda ekonomi juga ikut terdampak,” katanya.
Karena itu, Nanda meminta pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah. Menurutnya, hal-hal yang sebenarnya dapat dimitigasi sejak awal harus segera ditangani.
“Hal-hal yang sebenarnya bisa kita mitigasi harus dilakukan dengan cepat. Kalau tidak, nanti kondisinya bisa semakin parah,” ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Nanda mengaku telah berkomunikasi dengan anggota DPR RI terkait penanganan karhutla dan kabut asap, khususnya yang berdampak terhadap Sumbar.
“Ini membutuhkan kerja kolektif. Semua pihak harus berkoordinasi agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” tuturnya. (FIX)
