Langgam.id— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis di pemerintahan tidak boleh hanya bekerja di belakang meja. Mereka harus hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan yang terjadi, serta mampu menghadirkan solusi konkret.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” tegas Mahyeldi.
Enam pejabat yang dilantik tersebut yakni Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kemudian, Adib Alfikri dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum, sebelumnya menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Medi Iswandi dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), setelah sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum.
Selanjutnya, Tasliatul Fuaddi dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mahdianur dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara itu, Kuartini Deti Putri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.
Mahyeldi mengatakan, pelantikan dan rotasi tersebut merupakan bagian dari penataan sekaligus penguatan organisasi perangkat daerah. Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, ukuran seorang pejabat tidak hanya dilihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan administratif. Lebih dari itu, pejabat harus mampu menjadi teladan bagi jajaran sekaligus menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat melalui kinerja nyata.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Mahyeldi juga meminta para pejabat baru segera memahami bidang tugas masing-masing dan membangun komunikasi yang kuat dengan jajaran. Menurutnya, pejabat harus turun ke lapangan, mendengarkan masukan dari bawahan dan masyarakat, serta mampu membaca persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Jangan hanya bekerja di belakang meja. Hadir, lihat persoalan di lapangan, dengarkan masyarakat, kemudian cari solusi,” ujarnya.
Secara khusus, Mahyeldi memberikan sejumlah penekanan kepada pejabat yang baru dilantik.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar program pembangunan berjalan lebih efektif. Kepala BPSDM diminta meningkatkan pembinaan dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diminta memperkuat pembinaan generasi muda sekaligus mengawal persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR).
Kepala DPMD diminta memperkuat pembangunan berbasis nagari, termasuk melalui pengembangan Nagari Creative Hub (NCH).
Adapun kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mahyeldi meminta agar persoalan lingkungan menjadi perhatian serius, terutama terkait pengelolaan sampah.
Ia menekankan pembangunan ekonomi harus tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.
Terkait rotasi dan mutasi pejabat, Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Karena itu, seluruh pejabat diminta menempatkan kepentingan organisasi dan pembangunan daerah di atas kepentingan pribadi.
Menutup arahannya, Mahyeldi meminta enam pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik.
Ia berpesan agar seluruh pejabat bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, sesuai ketentuan, serta menjadikan jabatan sebagai ruang untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumbar. (HER)
