Langgam.id — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan keterbukaannya terhadap peluang investasi yang masuk ke daerah. Namun, setiap rencana investasi harus tetap memperhatikan norma adat, agama, lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan, setiap peluang investasi, sekecil apa pun, harus disambut dan dimanfaatkan secara maksimal. Sebab, peluang investor untuk menanamkan modal di suatu daerah tidak selalu datang setiap saat.
“Peluang investasi, sekecil apa pun harus kita manfaatkan dan maksimalkan, karena keinginan investor tidak setiap saat dan selalu ada untuk menanamkan investasinya di daerah kita,” kata Ahmad Fadly saat Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah di aula eksekutif, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, masuknya investor ke Tanah Datar berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect bagi masyarakat.
Keberadaan investasi, katanya, tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat meningkatkan permintaan terhadap bahan baku dan kebutuhan lainnya yang bisa dipenuhi masyarakat setempat.
“Dengan adanya investor tersebut, maka setidaknya lapangan pekerjaan, bahan baku untuk keperluan mereka akan bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Fadly menekankan, dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar investasi yang masuk dapat berjalan dengan baik. Terutama dukungan wali nagari, tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan organisasi perangkat daerah terkait.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus mampu memberikan kepastian kepada investor bahwa investasi yang dilakukan di Tanah Datar aman dan tidak menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan adat, hukum dan status lahan.
“Ini semua tentu butuh kerja sama yang baik dari kita semua, terutama bagaimana kita memberikan kepastian bahwa investasi mereka aman dan tidak ada masalah, baik secara adat maupun hukum, terutama terkait lahan,” katanya.
Meski terbuka terhadap investasi, Ahmad Fadly mengingatkan bahwa tidak semua investasi dapat diterima begitu saja. Pemerintah daerah memiliki sejumlah prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam menyambut rencana investasi.
Pertama, investasi harus memberikan keuntungan yang tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
“Kemudian investasi harus sesuai norma adat, agama dan potensi yang ada. Serta tidak merusak lingkungan,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PMDPPKB Herison, sejumlah kepala OPD terkait, Camat Batipuh, wali nagari se-Kecamatan Batipuh serta undangan lainnya.
Dengan prinsip tersebut, Pemkab Tanah Datar memastikan peluang investasi tetap terbuka, namun pelaksanaannya diarahkan agar sejalan dengan karakter daerah, nilai adat dan agama serta menjaga keberlanjutan lingkungan. (HER)
