Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengusulkan pengembangan kawasan tambak udang vaname terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kawasan tersebut ditawarkan sebagai peluang investasi strategis dengan nilai mencapai sekitar Rp7,2 triliun. Usulan itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam pertemuan dengan Menteri KKP di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Mahyeldi mengatakan, investasi tersebut diproyeksikan mencakup pengembangan kawasan tambak lebih dari 2.000 hektare dengan potensi produksi mencapai 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun.
“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, Menteri KKP merespons positif usulan tersebut dan menilai lokasi yang ditawarkan memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang vaname skala industri.
Sebagai tindak lanjut, Menteri KKP menginstruksikan Direktur Budi Daya Air Payau melakukan survei lapangan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Survei tersebut akan dilakukan untuk memastikan aspek teknis, lingkungan serta kesiapan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” ujarnya.
Lokasi yang diusulkan berada di Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dengan luas sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare.
Berdasarkan kajian Pra-Amdal LPPM Universitas Andalas, kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk pengembangan tambak udang vaname karena memiliki bentang pantai yang luas, topografi relatif landai dan karakteristik perairan yang mendukung.
Mahyeldi mengatakan pengembangan kawasan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di Kepulauan Mentawai.
Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan tambak tersebut diproyeksikan dapat menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.
“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan rencana pengembangan tambak udang tersebut juga mendapat respons positif dari Pemkab Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat.
Menurutnya, Bupati Mentawai bersama jajaran telah turun ke lokasi untuk melakukan komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar proses persiapan investasi berjalan secara partisipatif.
“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton,” ujar Syefdinon.
Ia menjelaskan, pengembangan Integrated Shrimp Farming (ISF) Mentawai akan menggunakan konsep eco-efficiency dan zero waste. Sistem tersebut dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pengembangan tambak juga diarahkan menerapkan prinsip good aquaculture practices untuk memastikan kegiatan budidaya berlangsung produktif dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP dan pemangku kepentingan terkait.
Syefdinon menargetkan tahapan awal persiapan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga bulan ke depan sehingga pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi dapat mulai direalisasikan pada 2027.
“Target kita dalam 2–3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” katanya. (HER)
