Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mematok belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,38 triliun. Angka tersebut meningkat Rp243,86 miliar atau 21,44 persen dibandingkan APBD murni yang sebesar Rp1,13 triliun.
Proyeksi belanja daerah itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto saat menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Pasaman Barat, Selasa (4/8/2026).
Yulianto menjelaskan, kenaikan belanja daerah dilakukan untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan prioritas yang berkembang selama tahun anggaran berjalan, sekaligus menyesuaikan kondisi riil keuangan daerah.
“Perubahan APBD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama untuk menyesuaikan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran program, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), serta penanganan keadaan darurat dan kondisi luar biasa,” ujarnya.
Ia mengatakan, tambahan belanja akan diprioritaskan untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi 2025, pemenuhan belanja pegawai, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), pembangunan infrastruktur, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Untuk mendukung peningkatan belanja tersebut, pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp170,64 miliar atau sekitar 15 persen, dari Rp1,13 triliun menjadi Rp1,30 triliun. Penyesuaian itu dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian pendapatan lainnya yang sah, serta perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pada sektor pembiayaan, pemerintah daerah menetapkan pembiayaan netto sebesar Rp72,46 miliar yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Yulianto berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga seluruh program prioritas yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.
“Perubahan APBD ini diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat,” katanya. (HER)
