Langgam.id — Di tengah perubahan zaman, Koperasi Serba Usaha-Ekonomi Desa (KSU-ED) Tabek di Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Sumbar), tetap menjadi penopang ekonomi masyarakat. Koperasi di pelosok nagari itu terus bertransformasi hingga membuka lapangan kerja dan menyiapkan masa depan generasi muda.
Sudah 26 tahun koperasi desa itu bergerak dan terus beradaptasi dengan kebutuhan anggotanya. Layanannya merentang dari pembiayaan usaha, pemasaran hasil pertanian, sampai menumbuhkan budaya menabung di kalangan pelajar. Terbaru, KSU-ED Tabek dipercaya menjadi mitra Proram Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kisah koperasi desa ini tidak bisa dipisahkan dari tebu. Jorong Tabek sejak lama dikenal sebagai salah satu sentra tebu di Kabupaten Solok. Hamparan tanaman tebu pernah menjadi denyut utama perekonomian masyarakat. Hasil penjualannya membiayai pendidikan anak, membangun rumah, hingga menjadi penyangga kebutuhan keluarga.
“Apapun pekerjaan utamanya, pasti punya ladang tebu,” kata Kasri Satra, salah seorang tokoh Jorong Tabek, beberapa waktu lalu.
Bagi warga, kebun tebu adalah jaminan hidup sekaligus jaminan utang. “Kami bisa berutang kalau jaminannya tebu. Kata orangtua saya dulu, tebu untuk pendapatan sampingan, tapi fungsinya utama,” tuturnya.
Ketua KSU-ED Tabek, Yenimra, mengatakan, jumlah anggota koperasinya kini mencapai 785 orang. Mereka bergerak di berbagai sektor usaha, terutama pertanian. “Ya, dulu rata-rata semua berkebun tebu. Total luas perkebunan tebu anggota lebih 500 hektare,” kata Yenimra kepada Langgam.id, Selasa (22/7/2026).
Namun, pasar tidak pernah diam. Perkembangan permintaan mendorong perubahan pola usaha masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 65 persen anggota KSU-ED Tabek mulai membudidayakan tanaman hortikultura: bawang, tomat, kentang, cabai, dan aneka sayuran lainnya.
Yenimra lantas menceritakan perjalanan panjang lembaganya. Semuanya bermula dari dana hibah pemerintah desa sebesar Rp2,1 juta pada 1997 silam. Ketika itu, lembaga tersebut masih berbentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) dengan 17 anggota.
“Awalnya simpan pinjam saja. Untuk mengamankan uang anggota, kami upayakan menjadi koperasi dan terbitlah badan hukumnya tahun 2000. Inilah yang terus terjaga sampai 26 tahun ini,” kata pria berusia 54 tahun itu.
Seiring waktu, koperasi itu tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi petani dan masyarakat di Jorong Tabek. Pendapatannya kini mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun.
Selain menghimpun simpanan anggota, KSU-ED Tabek menyediakan pembiayaan usaha hingga Rp200 juta sesuai kapasitas usaha dan ketentuan yang berlaku. Koperasi juga tampil menjadi penyangga hasil produksi tebu ketika harga pasar turun.
“Koperasi memfasilitasi, lalu dijual sesuai harga yang bisa mensejahterakan petani,” katanya.
Menabung untuk Masa Depan
Komitmen KSU-ED Tabek tidak berhenti pada penguatan usaha anggota. Koperasi ini juga menanamkan kebiasaan baik kepada anak-anak: menabung. Sejak 2005, KSU-ED Tabek mengelola Tabungan Anak Pintar (TAP) yang diperuntukkan bagi pelajar di Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo.
Program tersebut terus berkembang. Hingga 2026, jumlah peserta TAP mencapai lebih dari 500 pelajar dengan total saldo sekitar Rp800-an.
Setiap pelajar berusia di bawah 17 tahun dapat menjadi peserta TAP dengan setoran mulai Rp1.000 setiap hari Jumat. Tabungan hanya dapat dicairkan dua kali dalam setahun, yakni menjelang tahun ajaran baru dan Hari Raya Idulfitri.
“Kalau di atas 17 tahun boleh jadi anggota koperasi,” kata Yenimra.
Menurut Yenimra, program tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat agar orang tua memiliki tabungan untuk membiayai pendidikan anak. Dari uang seribu rupiah yang disetorkan setiap Jumat itulah, masa depan pendidikan anak-anak Tabek perlahan disemai.
MBG Menggerakkan Ekonomi
Perkembangan koperasi tidak berhenti pada layanan simpan pinjam. Seiring kebutuhan masyarakat yang terus berubah, KSU-ED Tabek memperluas perannya melalui berbagai program pemberdayaan.
Sejak Februari 2026, koperasi ini dipercaya menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui satu dapur MBG, koperasi melayani sekitar 2.800 penerima manfaat di Nagari Talang Babungo.
“MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan juga terbuka untuk 50 orang,” katanya.
Di sisi lain, kebutuhan bahan pangan dapur MBG dipasok langsung oleh petani di Nagari Talang Babungo. Sayuran dan berbagai komoditas hortikultura dibeli dari masyarakat. Uang berputar di kampung sendiri; gizi anak terpenuhi, dapur petani pun tetap mengepul.
Kolaborasi dan Dukungan Pemerintah
Yenimra juga melihat peluang besar untuk memperkuat peran koperasi dengan lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Apalagi, Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Hingga Juli 2026, sebanyak 83.382 KMP telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 79.707 koperasi telah memiliki akun pada sistem terpusat, 80.978 koperasi mengantongi NPWP, dan 60.792 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Aktivitas ekonomi yang dibangun juga terus tumbuh. Sepanjang 2026, nilai transaksi KMP secara nasional mencapai Rp62,28 miliar dengan lebih dari 57 ribu transaksi. Perputaran usaha didominasi sarana produksi pertanian, kebutuhan pangan pokok, hingga berbagai komoditas hortikultura.
Di Sumbar sendiri, perkembangan KMP cukup pesat. Sebanyak 1.270 koperasi telah berdiri dan seluruhnya memiliki NPWP. Sebanyak 1.149 koperasi juga telah mengantongi NIB, sementara 1.256 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025.
“Tentu kehadiran KDKMP akan memperkuat sektor ekonomi. Kami siap berkolaborasi dan bersinergi tentunya untuk kemajuan masyarakat,” katanya.
Menurut Yenimra, kehadiran KDKMP akan memperluas jejaring usaha antarkoperasi. Sinergi dapat dilakukan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan pembiayaan usaha, pemasaran hasil pertanian, pengembangan UMKM desa, hingga penguatan rantai pasok untuk mendukung program MBG.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar hingga Pemerintah Pusat turut mendorong lahirnya koperasi modern, profesional, dan berdaya saing. Hal itu dinyatakan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy.
Vasko berharap Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumbar menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan koperasi melalui pendampingan, edukasi, advokasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Kolaborasi pemerintah daerah dan Dekopinwil menjadi kunci untuk memastikan koperasi, termasuk KDKMP, tumbuh sehat, produktif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, menegaskan koperasi perlu bertransformasi ke sektor riil dengan dukungan pembiayaan, termasuk melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hingga Rp250 miliar bagi koperasi yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, Sumatra Barat berpeluang menjadi contoh koperasi modern karena tokoh koperasi lahir di Tanah Minangkabau, yakni Wakil Presiden RI pertama, Muhammad Hatta.
“Selama lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di dunia koperasi, baru kali ini pemerintah mengalokasikan sumber daya negara dalam skala yang sangat besar untuk memperkuat koperasi desa,” katanya saat menghadiri pelantikan Dekopinwil Sumbar periode 2025–2030 di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (4/7/2026) lalu.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sumbar, Gun Sugianto, menyatakan pihaknya akan menjalankan amanah sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi koperasi.
“Kami ingin menjadikan Dekopinwil Sumbar sebagai rumah besar gerakan koperasi yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gun.
Pusat Perputaran Ekonomi Baru di Desa
Kehadiran KDKMP sejatinya dilandasi visi besar pemerintah pusat untuk mengubah arah pembangunan nasional. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menegaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan perputaran uang tidak lagi terpusat di kota-kota besar atau Jakarta, melainkan mengalir deras dan berputar di desa-desa.
“Kita akan bisa mendapati peran andil Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu untuk memutarkan peredaran uang yang semula oleh Bapak Presiden dianggap perputaran uang itu hanya di kota-kota besar, bahkan lebih tepatnya lagi lebih banyak di Jakarta. Sekarang peredaran uang itu digelontorkan ke desa-desa,” kata Ferry.
Melalui kehadiran KDKMP, paradigma pembangunan ekonomi mulai digeser. Ferry menjelaskan, masyarakat desa tidak boleh lagi diposisikan sekadar objek ekonomi atau pasrah menjadi penerima manfaat semata.
“Sekarang masyarakat di desa dan kelurahan diubah menjadi subjek atau pelaku ekonomi, dibuatkan badan usaha namanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegasnya.
Kebijakan mengucurkan akses permodalan dan sumber daya langsung ke desa itu tidak lepas dari pandangan kritis pemerintah terhadap model ekonomi lama. Menurut Ferry, Presiden menepis keyakinan teori efek menetes ke bawah (trickle-down effect) yang mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dari segelintir konglomerat akan dengan sendirinya menyejahterakan masyarakat bawah.
Kini, negara mengambil langkah intervensi langsung. Masyarakat diberi instrumen untuk berdaya secara mandiri.
“Karena Presiden punya kekuasaan, beliau sekarang ingin agar semua sumber daya alokasi, sumber daya otoritatif yang dimiliki oleh negara sekarang dikucurkan di desa-desa,” ucap Ferry memaparkan arah kebijakan kementeriannya beberapa waktu lalu. (ICA)
