Langgam.id – Pemerintah Kota Padang merencanakan belanja daerah sebesar Rp2,7 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026), bersamaan dengan penyampaian KUA dan PPAS APBD 2027.
Maigus menjelaskan, total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp2,7 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,5 triliun, belanja modal Rp118,3 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar.
Untuk mendukung kebutuhan belanja tersebut, Pemerintah Kota Padang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun. Target itu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Selain PAD, pemerintah juga memproyeksikan pendapatan transfer sebesar Rp1,5 triliun yang berasal dari pemerintah pusat dan transfer antardaerah.
Dari sisi pembiayaan, Pemko Padang memperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp87,3 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui surplus pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp91,03 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,6 miliar. Dengan skema tersebut, postur APBD 2027 dirancang tetap berimbang.
“Kami berharap apa yang telah kami sampaikan ini dapat dibahas lebih lanjut untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan, sehingga menghasilkan APBD yang efektif, efisien, dan mampu mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” kata Maigus.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Kota Padang juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 melalui penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.
Maigus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang atas persetujuan tersebut. Menurutnya, dukungan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai perencanaan.
Selanjutnya, dokumen KUA dan PPAS APBD 2027 akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD sebelum disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027. (HER)
