Langgam.id – Sebanyak 23.598 kepala keluarga (KK) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Dharmasraya masih membutuhkan hunian layak. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Annisa mengajukan sejumlah dukungan program dari Kementerian PKP untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi MBR, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), serta pembangunan rumah susun (rusun) bagi MBR dan aparatur sipil negara (ASN).
Selain tingginya jumlah MBR, Annisa juga memaparkan bahwa Dharmasraya masih menghadapi backlog perumahan sekitar 18.500 unit dan memiliki 2.766 rumah tidak layak huni (RTLH).
“Tak hanya itu, terdapat 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare yang membutuhkan penanganan melalui peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, hingga pengelolaan persampahan,” ujarnya, dikutip Jumat (10/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, itu juga diisi dengan peninjauan kawasan yang tengah dikembangkan sebagai proyek percontohan penataan permukiman kumuh menjadi kawasan hunian modern.
Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun konsep penataan kawasan permukiman yang lebih terpadu.
Selain program BSPS dan pembangunan rumah susun, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mengusulkan dukungan penanganan kawasan kumuh serta pengembangan kawasan permukiman terpadu sebagai bagian dari implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah.
Annisa menegaskan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya siap bersinergi dengan pemerintah pusat melalui penyediaan data yang akurat, kesiapan lahan, percepatan perizinan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Ia berharap dukungan Kementerian PKP dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kawasan permukiman, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.
Sebelumnya, pada 2025, Kabupaten Dharmasraya telah menerima bantuan penataan kawasan permukiman kumuh di kawasan Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare senilai Rp6,2 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bantuan tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di daerah tersebut. (HER)
