Langgam.id – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.
Pertemuan yang berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), itu juga dihadiri Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy turut mendampingi Bupati Annisa sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperjuangkan program strategis di sektor perumahan.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar Sirait mengajak Annisa meninjau Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun yang tengah dikembangkan sebagai proyek percontohan penataan kawasan kumuh menjadi permukiman modern.
Kawasan itu menjadi contoh penataan permukiman secara terpadu, mulai dari penyediaan hunian yang layak hingga peningkatan kualitas lingkungan.
Peninjauan tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun konsep penataan kawasan permukiman yang dapat diterapkan di daerah, terutama pada wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.
Dalam dialog dengan Menteri PKP, Annisa memaparkan berbagai persoalan sektor perumahan di Dharmasraya. Saat ini, daerah tersebut masih menghadapi backlog perumahan sekitar 18.500 unit, sebanyak 2.766 rumah tidak layak huni (RTLH), serta 23.598 kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah layak.
Selain itu, Dharmasraya juga memiliki 34 kawasan kumuh dengan luas sekitar 229,90 hektare yang memerlukan penanganan bertahap melalui pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, hingga pengelolaan persampahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan sejumlah dukungan kepada Kementerian PKP, di antaranya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan rumah susun bagi MBR dan aparatur sipil negara (ASN), penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Annisa menegaskan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya siap mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyediaan data yang akurat, kesiapan lahan, percepatan perizinan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia berharap dukungan Kementerian PKP dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kawasan permukiman, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.
Sebelumnya, pada 2025, Kabupaten Dharmasraya telah memperoleh bantuan penataan kawasan permukiman kumuh di kawasan Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare dengan nilai Rp6,2 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di daerah tersebut. (HER)
