Langgam.id – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat menggandeng Pemerintah Provinsi Sumbar untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi. Melalui kolaborasi tersebut, Kemenhaj Sumbar mengusulkan 10 program strategis yang diharapkan mampu memperkuat layanan haji sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gagasan tersebut dipaparkan Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, di hadapan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (29/6/2026).
Rifki mengatakan, penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berorientasi pada pelayanan keberangkatan dan pemulangan jemaah. Menurutnya, haji juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi syariah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus kita bangun bersama. Haji tidak hanya menghadirkan manfaat spiritual bagi jemaah, tetapi juga mampu melahirkan manfaat ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat,” kata Rifki.
Ia menjelaskan, salah satu program yang diusulkan adalah Wakaf Haji. Program tersebut mendorong penghimpunan wakaf uang dari jemaah maupun keluarga jemaah melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).
Menurut Rifki, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas yang menunjang layanan haji dan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti rumah sakit khusus haji dan umrah, klinik haji, hingga program pendidikan dan sosial keagamaan.
“Ibadah haji tidak berhenti ketika jemaah kembali ke tanah air. Melalui wakaf, manfaatnya akan terus mengalir sebagai amal jariah sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Kemenhaj Sumbar juga mengusulkan pembangunan Museum dan Pusat Sejarah Haji Minangkabau. Menurut Rifki, Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dalam perjalanan haji yang telah melahirkan banyak tokoh nasional.
Ia menyebut nama-nama seperti Haji Sumanik, Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Agus Salim, Buya Hamka, hingga Mohammad Yamin sebagai bagian dari jejak sejarah perhajian Minangkabau yang perlu dilestarikan.
“Sejarah itu jangan sampai hilang. Kita ingin generasi mendatang mengetahui bahwa perjalanan haji masyarakat Minangkabau bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh peradaban yang memberikan pengaruh besar bagi bangsa,” katanya.
Selain Wakaf Haji dan Museum Haji Minangkabau, delapan program lainnya yang diusulkan meliputi Haji Umrah Store sebagai platform digital pemberdayaan UMKM, Gerakan Haji Muda, pemanfaatan empty flight pesawat haji, penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah kawasan Sumatera bagian tengah, pembangunan Kampung Haji di setiap kabupaten dan kota, pendirian Institut Haji dan Umrah Nusantara (IHUN), pembentukan Koperasi Keluarga Haji, serta layanan terpadu (one stop service) bagi jemaah umrah.
Rifki berharap seluruh program tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi antara Kemenhaj, Pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, perbankan syariah, dunia usaha, dan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyambut baik berbagai gagasan tersebut. Ia bahkan menginstruksikan pembentukan tim lintas OPD untuk mengkaji dan menindaklanjuti seluruh program yang diusulkan.
“Kita sudah sama-sama mendengar program yang ditawarkan Kakanwil Kemenhaj. Semua program ini berpeluang memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Ia berharap seluruh gagasan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat ekonomi syariah, serta memberdayakan UMKM di Sumatera Barat. (HER).
