Langgam.id – Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar), menyoroti gangguan atau eror yang berulang terjadi pada website Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk SMP di Kota Padang tahun ajaran 2026/2027.
Pada hari pertama pembukaan pendaftaran, Senin (22/6/2026), website SPMB dilaporkan mengalami eror sehingga tidak dapat diakses oleh calon peserta didik maupun orang tua.
Lalu di hari kedua, Selasa (23/6/2026), kendala yang dialami orang tua calon peserta didik adalah tidak seluruh jalur pendaftaran muncul pada laman yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan persoalan yang terjadi sangat disayangkan karena pelaksanaan pendaftaran secara daring bukanlah hal baru bagi Pemerintah Kota Padang.
Menurutnya, permasalahan server yang menjadi penyebab utama gangguan seharusnya sudah dapat diantisipasi melalui berbagai uji coba sistem sebelum proses pendaftaran dimulai.
“Kami cukup menyesalkan kejadian ini karena terus berulang. Seharusnya ada pengujian terhadap sistem yang telah dibuat sehingga benar-benar siap digunakan saat pendaftaran dibuka,” kata Adel kepada Langgam.id, Selasa (23/6/2026).
“Ini juga berkaitan dengan semangat literasi digital masyarakat. Tentu masyarakat menjadi bingung, apalagi menyangkut masa depan pendidikan anak mereka,” sambungnya.
Adel berharap Pemerintah Kota Padang, khususnya Disdikbud, dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memastikan gangguan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Ia menegaskan, pelaksanaan SPMB secara daring telah berlangsung selama beberapa tahun, sehingga seharusnya terdapat pembelajaran dan evaluasi yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis.
“Karena sudah berulang kali dilaksanakan, seharusnya ada pembelajaran dari tahun ke tahun dalam menangani program-program seperti ini,” ujarnya.
Sebelum pelaksanaan SPMB dimulai, Ombudsman Sumbar juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang guna melihat kesiapan pelaksanaan penerimaan murid baru tersebut.
Dari hasil pemantauan Ombudsman, terdapat dua faktor utama yang kerap menjadi sumber persoalan dalam pelaksanaan SPMB, yakni jaringan internet dan kapasitas server.
Dalam kasus yang terjadi saat ini, Adel menilai persoalan lebih mengarah pada gangguan server yang pengelolaannya berada di bawah kendali Disdikbud Kota Padang.
“SPMB ini biasanya hanya menghadapi dua persoalan, yaitu jaringan dan server. Kalau kondisi saat ini memang server yang bermasalah,” jelasnya.
Ombudsman, lanjut Adel, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB dan mendesak Disdikbud Kota Padang untuk segera memperbaiki sistem pendaftaran daring yang dikeluhkan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa temuan Ombudsman nantinya dapat mengarah pada dugaan maladministrasi apabila terbukti terdapat pelayanan yang merugikan masyarakat.
“Dalam temuan kami nanti bisa saja mengarah kepada maladministrasi karena telah merugikan masyarakat. Sistem mengalami error, kemudian ada jalur pendaftaran yang muncul dan ada yang tidak. Tentu kondisi ini merugikan masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya,” tegasnya. (WAN)
