Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengakui pengelolaan aset daerah selama ini belum berjalan optimal. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pendataan, penataan, hingga pemanfaatan aset agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Menurut Mahyeldi, isu pengelolaan aset menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan hampir seluruh fraksi DPRD. Fraksi-fraksi menilai aset milik pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah jika dikelola secara lebih tertib dan produktif.
“Memang selama ini perhatian terhadap pengelolaan aset belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan DPRD terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut, aset daerah tidak hanya harus tercatat secara administratif, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat tata kelola aset agar lebih efektif dan akuntabel.
Mahyeldi menegaskan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan bersama komisi-komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait.
Selain pembenahan aset, Pemprov Sumbar juga mulai menyiapkan berbagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Salah satu opsi yang tengah dipersiapkan adalah pemanfaatan instrumen sukuk dan obligasi daerah sebagai bagian dari skema creative financing.
Menurut Mahyeldi, optimalisasi aset dan pengembangan sumber pembiayaan baru menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus lebih kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru dan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan yang diberikan dalam pembahasan dua ranperda tersebut. Ia menilai pandangan dan kritik yang disampaikan menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah ke depan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. (HER)
