Langgam.id – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatra Barat (Sumbar), Mahdianur, menyebutkan 48 pedagang pujasera yang terdampak rekonstruksi GOR Haji Agus Salim Padang tidak mendapatkan dana bantuan pembangunan lapak di lokasi relokasi.
Ia mengungkap, pemerintah provinsi hanya memfasilitasi lokasi relokasi yang tersedia di lapangan panjat tebing. Ukuran lapak setiap pedagang berukuran 3×3 meter untuk berjualan, terdaftar resmi di bawah pengelolaan Dispora Sumbar.
“Kami memfasilitasi tempat relokasi untuk 48 pedagang pujasera yang memang terdaftar. Lokasinya sudah disiapkan,” katanya kepada Langgam.id, Kamis (18/6/2026).
Mahdianur menjelaskan, relokasi tersebut dilakukan agar pedagang tetap dapat menjalankan usaha selama proses rekontruksi GOR Haji Agus Salim berlangsung.
“Untuk bantuan pembangunan lapak atau bangunan sementara tidak ada. Kami hanya menyiapkan tempatnya. Kalau untuk biaya sewa belum ada pembahasan,” ujarnya.
Menurut Mahdianur, pembangunan lapak di lokasi baru menjadi tanggung jawab masing-masing pedagang.
“Semoga para pedagang dapat memanfaatkan lokasi yang telah disediakan,” tuturnya.
Baca juga: Pembongkaran GOR Agus Salim Padang Tunggu Pemenang Lelang
Sebelum rekonstruksi dimulai, akan dilakukan pembongkaran terhadap kawasan GOR Haji Agus Salim Padang. Pemerintah provinsi masih menunggu proses pemenang lelang terkait pembongkaran tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari, mengatakan proses pembongkaran dan pembangunan merupakan dua pekerjaan yang berbeda.
Ia menjelaskan pemerintah daerah bertugas melakukan penyiapan lokasi, termasuk pengosongan kawasan yang dilakukan bersama Dispora Sumbar dan Satpol PP Kota Padang.
“Pemprov Sumbar sebagai penerima manfaat bertugas melakukan penyiapan lokasi. Sementara pembangunan nantinya menjadi kewenangan satker operasional pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Rosail.
Ia mengungkap, pembongkaran kawasan GOR Haji Agus Salim dilakukan melalui mekanisme lelang pemanfaatan material bongkaran. Nilai ekonomis yang ditetapkan dalam lelang tersebut mencapai Rp217 juta.
“Setelah dikaji, kami menetapkan nilai ekonomis pembongkaran bangunan mencapai kisaran 217 juta,” ungkapnya.
Rosail menyebutkan, pihak yang memenangkan lelang nantinya akan bertanggung jawab melakukan pembongkaran seluruh bangunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai kompensasi, pemenang lelang berhak memanfaatkan sisa material hasil pembongkaran yang masih memiliki nilai ekonomis. (WAN)
