Langgam.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disuarakan oleh mahasiswa saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Sumatra Barat, Senin (15/6/2026).
Salah seorang orator, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Shabbarin Syakur dalam orasinya menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak kepada masyarakat.
Shabbarin menyebut kesejahteraan rakyat semakin menurun akibat sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berlandaskan kepentingan publik.
“Kesejahteraan rakyat semakin buntung. Banyak putusan yang tidak berlandaskan dan tidak berpihak pada rakyat sehingga membuat rakyat sengsara,” kata Shabbarin di hadapan massa aksi.
Ia juga menyinggung proses pengesahan revisi Undang-Undang Polri yang menurutnya tidak melibatkan aspirasi masyarakat secara memadai.
“Satu minggu lalu rakyat kembali dikibuli dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang diputuskan secara sepihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Shabbarin mengkritik kinerja pemerintah dan lembaga legislatif yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Indonesia sedang sekarat. Tidak hanya Prabowo saja, tetapi legislatif juga tidak mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya Shabbarin.
Ia turut mempertanyakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa, memiliki persoalan dalam proses penyusunannya.
“Banyak kebijakan yang cacat dalam proses pembuatannya, seperti MBG dan Koperasi Desa,” ujar Shabbarin.
Di akhir orasinya, Shabbarin mengatakan bahwa kehadiran massa di Gedung DPRD Sumbar adalah wujud kepedulian sebagai bagian dari rakyat Indonesia. (fix)
