Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan berbagai persoalan yang dihadapi daerah tidak bisa diselesaikan hanya melalui langkah penertiban atau penanganan sesaat. Menurutnya, pemerintah harus berani menyentuh akar persoalan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat berdialog bersama sejumlah aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas sejumlah isu strategis di Sumbar.
Beberapa persoalan yang mengemuka dalam dialog itu antara lain pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan nagari.
Menanggapi maraknya aktivitas PETI, Mahyeldi menilai pendekatan penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengi upaya mengendalikan faktor-faktor yang mendukung aktivitas tersebut.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” katanya.
Menurut Mahyeldi, aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.
Ia menyebut pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses.
“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” katanya.
Dalam dialog tersebut, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga, lembaga pendidikan, serta pemerintahan nagari.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat.
“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutupnya. (HER)
