Langgam.id — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat pada 2025 mengalami peningkatan signifikan dan berhasil masuk kategori tinggi secara nasional. Pemerintah Provinsi Sumbar menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa stabilitas sosial dan politik di daerah tetap terjaga melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional yang diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan kualitas demokrasi di Ranah Minang terus bergerak ke arah yang lebih baik.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, ormas, serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi, Kamis (21/5/2026).
Menurut Mahyeldi, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi indikator positif terhadap tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pelayanan masyarakat yang semakin responsif.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Pemprov Sumbar, kata dia, tetap akan memperkuat implementasi demokrasi substantif melalui peningkatan pelayanan publik, pendidikan politik masyarakat, dan menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar Mursalim menjelaskan peningkatan IDI Sumbar dipengaruhi membaiknya sejumlah indikator penting, seperti stabilitas sosial politik, partisipasi masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Mursalim, evaluasi IDI dilakukan secara komprehensif oleh Badan Pusat Statistik bersama kementerian dan lembaga terkait menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif selama satu tahun penuh.
Ia menyebut penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian.
Meski demikian, Mursalim mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait penguatan literasi digital masyarakat serta antisipasi disinformasi dan polarisasi di media sosial.
“Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berharap peningkatan IDI tersebut dapat memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan penguatan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan. (HER)
