Langgam.id – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra, mendesak pemerintah daerah memperketat pelaksanaan uji KIR kendaraan secara berkala. Hal ini menyusul kecelakaan maut yang merenggut nyawa satu keluarga di Jalan Raya Padang-Indarung kawasan Padang Besi, Kota Padang, beberapa waktu lalu.
Doni menegaskan, kecelakaan yang kerap dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau rem blong harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kelayakan kendaraan di jalan raya. Koordinasi antarwilayah menjadi kunci utama dalam memastikan keselamatan pengendara.
“Uji KIR merupakan kewenangan langsung pemerintah kabupaten dan kota, sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab pada penyediaan fasilitas keselamatan di jalan provinsi. Kami mendorong agar kabupaten/kota rutin berkoordinasi dengan provinsi dalam rangka penertiban ini,” ujarnya kepada Langgam.id, Rabu (13/5/2026)
Selain uji KIR rutin, kata Doni, Komisi IV juga menekankan pentingnya pelaksanaan razia gabungan dan pemeriksaan kelaikan kendaraan secara mendadak (ramp check).
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar itu menambahkan, langkah preventif ini sangat krusial untuk meminimalisasi potensi kecelakaan akibat kendala teknis kendaraan. Ia juga menyoroti aspek anggaran dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Komisi IV DPRD Sumbar berkomitmen untuk mendukung pengalokasian anggaran yang efisien demi kepentingan keselamatan publik. Termasuk pemantauan jalannya razia gabungan di berbagai titik strategis.
Hal ini dilakukan guna memastikan setiap kendaraan yang melintas, terutama angkutan berat dan umum, benar-benar dalam kondisi layak jalan.
“Ke depan, kami di Komisi IV akan terus mendorong hal ini karena merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat luas. Meskipun ada efisiensi budget, kegiatan razia harus tetap diprioritaskan untuk mengurangi angka kecelakaan,” ungkapnya.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan razia gabungan ini secara konsisten. Keselamatan warga adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” sambung Doni. (KSR)
