Langgam.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa birokrasi tidak lagi cukup berjalan pada pola rutinitas administratif. Aparatur pemerintah dituntut menghadirkan kinerja yang berdampak langsung dan dirasakan nyata oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Arry saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026).
Menurut Arry, esensi Reformasi Birokrasi terletak pada perubahan kualitas layanan publik yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi hasil. Ia menilai ukuran keberhasilan birokrasi tidak lagi pada proses yang dijalankan, melainkan pada manfaat yang diterima masyarakat.
“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Arry juga menekankan pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat Reformasi Birokrasi. Fokus utama diarahkan pada penataan kelembagaan, penguatan sistem kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan Pemprov Sumbar meraih nilai 89,32 dengan predikat A-. Capaian tersebut diikuti oleh tujuh kabupaten/kota dengan predikat serupa, sementara sembilan daerah masih berada pada predikat BB dan tiga daerah pada predikat B.
“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah dapat bersama-sama mencapai predikat A,” kata Arry.
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” ini diikuti secara luring dan daring oleh para asisten sekretariat daerah yang membidangi organisasi, kepala bagian organisasi, serta perwakilan perangkat daerah se-Sumbar.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan.
“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar Reformasi Birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya perwakilan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan penguatan terkait evaluasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja, serta fasilitasi pemerintahan daerah.
Melalui diskusi dan berbagi praktik baik, peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi kabupaten/kota. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk mendorong implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh wilayah Sumatera Barat.
