Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi berbasis investasi. Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027 di Auditorium Gubernuran, Rabu (8/4/2026).
“Dengan semangat Serempak Bergerak, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi memberi dampak nyata bagi masyarakat. Itu yang akan kita wujudkan pada tahun 2027 melalui transformasi ekonomi berbasis investasi,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menegaskan, pendekatan pembangunan ke depan tidak lagi bersifat administratif, melainkan kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, strategi pembangunan Sumbar akan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu hilirisasi agroindustri, penguatan pariwisata dan ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM, dengan mitigasi bencana sebagai fondasi utama.
“Kita ingin membangun ekonomi yang kuat, inklusif, dan tahan terhadap risiko,” tegasnya.
Mahyeldi menambahkan, tahun 2027 menjadi momentum penting sebagai titik balik pertumbuhan investasi di Sumbar.
“Kunci keberhasilan kita adalah kolaborasi. Saatnya kita bergerak bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Hal itu dipertegas oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam yang menyarankan Pemprov Sumbar untuk mulai mengoptimalkan diversifikasi sumber-sumber ekonomi baru agar tidak bergantung pada aspek tertentu saja.
“Kita perlu melakukan diversifikasi (sumber ekonomi) yang lebih luas,” katanya
Medrilzam melihat selama ini Provinsi Sumbar masih terfokus pada aspek pertanian dan perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Bappenas menyarankan agar daerah tersebut mulai berani mencari sumber lain agar tidak bergantung pada pertanian dan perkebunan saja.
Menurutnya, Sumbar tidak boleh hanya memproduksi bahan-bahan mentah tetapi harus mulai menciptakan produk turunan. Selain mendukung hilirisasi yang digencarkan pemerintah pusat, langkah ini juga mendorong kemandirian daerah.
