Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Langkah ini dilakukan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan evaluasi tersebut penting untuk memastikan kualitas perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujar Mahyeldi saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, berbagai masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dinilai perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Menurut Mahyeldi, pengawasan dari BPKP diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana. Hal ini mengingat Sumatera Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi.
“Kita perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumbar membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menegaskan pihaknya akan terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
Ia mengungkapkan, dalam LED Semester II Tahun 2025 terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian, yakni keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga.
“Sejumlah rekomendasi telah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
Arif menambahkan, secara umum capaian pembangunan Sumatera Barat tergolong baik dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran BPKP, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
