Langgam.id — Bank Indonesia menilai inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 tetap terkendali dan berada dalam sasaran nasional, meskipun dihadapkan pada peningkatan permintaan selama Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Muhamad Abdul Madjid Ikram, menyebutkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,41 persen (mtm).
“Inflasi Sumatera Barat relatif terkendali, didukung oleh efektivitas berbagai langkah pengendalian harga selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Ikram dalam keterangan resminya, Jumat (2/4/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan menjaga inflasi tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melalui berbagai upaya seperti inspeksi mendadak (sidak) pasar, operasi pasar, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah tersebut dinilai mampu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi pangan strategis.
Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2026, Sumatera Barat bahkan mencatat deflasi sebesar 0,82 persen (year to date/ytd). Sementara secara tahunan, inflasi berada di level 3,37 persen (year on year/yoy), masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Meski demikian, tekanan inflasi pada Maret tetap muncul, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol menjadi penyumbang utama, seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Lebaran.
Di sisi lain, tekanan inflasi tersebut berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Cabai merah, bawang merah, dan beras mengalami deflasi berkat membaiknya pasokan dan distribusi. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas seperti emas perhiasan dan tarif angkutan udara.
Secara spasial, perkembangan harga di kabupaten dan kota di Sumbar menunjukkan variasi. Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,44 persen (mtm), disusul Kota Bukittinggi sebesar 0,16 persen. Sementara itu, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat justru mengalami deflasi tipis.
Ikram menambahkan, ke depan inflasi Sumatera Barat diperkirakan tetap terkendali, meskipun sejumlah risiko masih perlu diwaspadai. Di antaranya adalah ketidakpastian global, potensi kenaikan harga energi dan emas akibat tensi geopolitik, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.
Untuk itu, BI bersama TPID akan terus memperkuat sinergi melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan kerja sama antar daerah, intensifikasi operasi pasar, hingga peningkatan produktivitas sektor pertanian.
“Koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sepanjang 2026,” kata Ikram.
