Langgam.id – Musyawarah Pimpinan (Musypim) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Balairung Lansek Manih, Kabupaten Sijunjung, resmi berakhir pada Ahad (8/2/2026).
Dari forum tertinggi tingkat wilayah, Ketua PWM Sumbar, Dr. Bakhtiar, didorong masuk dalam jajaran Formatur PP Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-49 mendatang.
Dalam persidangan Musypim PWM Sumbar, aspirasi tersebut muncul sebagai suara bersama dari unsur pimpinan wilayah hingga daerah. Dukungan kepada Bakhtiar menguat dan forum Musypim PWM Sumbar menyepakatinya tanpa perdebatan.
Sekretaris PWM Sumbar, Apris, menegaskan bahwa dorongan tersebut lahir dari arus bawah. Menurutnya, kader di berbagai tingkatan menginginkan hadirnya figur Ranah Minang dalam struktur pimpinan pusat.
“Gayung bersambut, aspirasi tersebut langsung mendapat respons positif. Seluruh anggota Musypim yang terdiri dari unsur Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah se-Sumatera Barat menyepakati usulan tersebut secara aklamasi tanpa perdebatan,” ujar Apris, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, pengusulan Bakhtiar bukan tanpa alasan. Muhammadiyah Sumbar disebut memiliki jejak panjang dalam menghadirkan tokoh di level nasional, sehingga momentum Muktamar dinilai penting untuk kembali menguatkan tradisi tersebut.
Apris menilai, dari sisi pengalaman organisasi, Bakhtiar mempunyai rekam jejak yang memadai. Kepemimpinan berkelanjutan di tingkat wilayah menjadi salah satu modal yang diperhitungkan oleh peserta forum.
“Beliau memiliki pengalaman yang mumpuni. Di tingkat wilayah (PWM), beliau telah menjadi pimpinan selama dua periode, dan sekarang sedang menjabat di periode ketiganya sebagai Ketua PWM Sumbar,” jelasnya.
Selain itu, integritas dan kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi menjadi bagian dari pertimbangan munculnya dukungan. Forum berharap kehadiran wakil dari wilayah dapat membawa dinamika akar rumput dalam perumusan kebijakan di pusat.
Apris turut menyinggung kebutuhan komposisi kepemimpinan yang memberi ruang lebih besar bagi daerah. Hal itu dianggap penting agar hubungan pusat dan wilayah berjalan seiring.
“Kami berharap, idealnya 50 persen dari unsur Pimpinan di PP Muhammadiyah itu berasal dari unsur wilayah dan daerah. Dengan munculnya pimpinan dari basis wilayah, PP Muhammadiyah akan lebih responsif dalam mengakomodasi dinamika dan persoalan riil di akar rumput,” tegas Apris.
Selain itu, ada enam keputusan strategis lain yang akan menjadi kompas pergerakan persyarikatan Muhammadiyah yang juga disepakati di Ranah Minang untuk beberapa tahun ke depan.
Muhammadiyah Sumbar akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-50. Untuk memuluskan rencana besar ini, forum menyepakati pembentukan tim khusus yang diberi nama “TIM 9”. Tim ini nantinya akan bertugas menyusun strategi pemenangan, proposal, dan lobi untuk membawa perhelatan akbar satu abad tersebut ke Sumbar.
Untuk agenda internal, Musypim menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tanah Datar sebagai tuan rumah Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-43 Muhammadiyah Sumatera Barat.
Berbeda dengan spekulasi sebelumnya, forum secara spesifik menyepakati waktu pelaksanaan Musywil ke-43 ini akan digelar pada bulan Maret 2028.
Seiring dengan penetapan waktu dan tempat Musywil, forum juga telah mengesahkan komposisi Panitia Pemilihan (Panlih) yang akan bertugas menjaring calon pimpinan wilayah periode berikutnya. Berdasarkan hasil kesepakatan, amanah sebagai Ketua Panlih diberikan kepada Nasrul A, didampingi oleh Romi Putra sebagai Wakil Ketua.
Untuk posisi kesekretariatan, Ari Prima ditunjuk sebagai Sekretaris, dibantu oleh Refaldi sebagai Wakil Sekretaris. Guna memperkuat kinerja tim seleksi, forum juga menetapkan tiga tokoh sebagai anggota Panlih, yakni Hansastri, Yantri Maputra, dan Zulfahmi.
Di sisi lain, perhatian terhadap daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tetap menjadi prioritas utama. Musypim mencetuskan “Gerakan Infak/Sadaqah Program Ramadan” yang dikhususkan untuk dakwah di Kepulauan Mentawai.
Sebagai wujud komitmen nyata, ditetapkan target minimal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk mendukung program ini.
Terakhir, di sektor pendidikan, forum menyoroti pentingnya regenerasi dan profesionalisme manajemen sekolah. Disepakati adanya usulan pembuatan tim khusus yang akan menangani Perioderisasi Jabatan Kepala Sekolah dan Madrasah di lingkungan Muhammadiyah Sumbar. (**)
