Langgam.id— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat kini menghadapi ujian serius.
Sepanjang Januari 2026, sedikitnya 1.929 orang dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan konsumsi paket MBG. Data tersebut dihimpun BBC dalam rentang waktu sekitar satu bulan.
Kasus keracunan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Insiden terbaru dilaporkan terjadi pada Jumat (30/1) di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Sebanyak 132 pelajar mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap makanan MBG, dan sebagian harus mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat.
Pakar kebijakan publik Universitas Andalas (UNAND), Aidinil Zetra, menilai rangkaian kasus tersebut sebagai sinyal kuat adanya persoalan struktural dalam implementasi kebijakan MBG. Menurutnya, masalah utama bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, melainkan lemahnya manajemen risiko dalam penyediaan makanan skala besar.
“Penyediaan makanan massal memiliki banyak titik rawan. Setiap mata rantai, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi, berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, atau toksin yang tidak terlihat secara kasat mata. Tanpa mitigasi yang ketat, risiko keracunan akan selalu berulang,” ujar Aidinil, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan mengelola risiko pada tahap implementasi dapat berdampak langsung pada keselamatan kelompok sasaran. Hal ini menjadi krusial karena MBG menyasar pelajar dan anak-anak, kelompok yang secara biologis lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman.
Aidinil juga menyoroti kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum seragam antar daerah. Berdasarkan riset lapangan yang ia lakukan, termasuk di Sumatera Barat, ditemukan kesenjangan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia, kelayakan infrastruktur dapur, hingga budaya kerja dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi.
“Variasi yang terlalu lebar ini menunjukkan lemahnya standar nasional dalam fase implementasi. Padahal, dalam kebijakan berskala nasional seperti MBG, standar operasional seharusnya rigid dan tidak tergantung pada kapasitas lokal semata,” kata Aidinil.
Ia menilai, tanpa standardisasi yang kuat, program MBG berisiko dijalankan dengan pendekatan berbeda-beda, bahkan cenderung menyerupai pengelolaan dapur rumah tangga, padahal volumenya setara dengan layanan katering massal.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Aidinil mendorong pemerintah melakukan penataan ulang desain implementasi MBG secara komprehensif dengan menempatkan keamanan pangan sebagai fondasi utama kebijakan.
Salah satu langkah yang ia rekomendasikan adalah pemetaan risiko utama pada seluruh rantai pasok, terutama pada kualitas bahan baku, kebersihan dan keamanan air, serta proses distribusi yang kerap menjadi fase paling rentan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi pengelola SPPG. Menurutnya, dapur MBG harus diperlakukan sebagai fasilitas pelayanan publik dengan standar tinggi, setara dengan dapur rumah sakit atau katering skala besar, sehingga pengelolanya wajib memiliki sertifikasi keamanan pangan dan sanitasi.
Aidinil juga mengusulkan sistem pengawasan tiga lapis. Pengawasan internal dilakukan melalui checklist harian yang ketat oleh pengelola SPPG. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui inspeksi sanitasi rutin dan pengujian laboratorium berkala.
Sementara itu, pada level kebijakan, diperlukan audit berkala serta inspeksi mendadak oleh pemerintah provinsi bersama inspektorat daerah untuk memastikan kepatuhan lintas wilayah.
“Tanpa pembenahan mendasar pada aspek manajemen risiko dan tata kelola, program MBG berpotensi terus menghadapi krisis kepercayaan publik,” ujar Sekretaris Universitas Andalas itu.
Dalam jangka panjang, ia mengingatkan, situasi tersebut dapat mereduksi tujuan utama kebijakan MBG, yakni meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, kebijakan yang semula dirancang sebagai solusi justru berisiko menjadi sumber persoalan baru bagi keselamatan publik.
