GUNCANGAN pasar pada akhir Januari hingga awal Februari 2026 memberi pelajaran keras tentang cara investor global membaca Indonesia. IHSG sempat tertekan tajam, turun sekitar 5% lebih dalam satu sesi, lalu bergerak di kisaran 7.9 ribu. Pada saat yang sama, USD/IDR bertahan di area 16,7 ribu dan bergerak relatif kecil pada beberapa snapshot, sementara yield SUN 10 tahun berada di sekitar 6,33% dan BI rate yang masih tetap. Kombinasi ini menunjukkan satu pesan: pasar menghukum ekuitas lewat premi risiko dan friksi likuiditas, bukan lewat kepanikan kurs. Dalam situasi seperti ini, investor tidak menuntut slogan penenang. Investor menuntut kepastian aturan main dan bukti eksekusi.
MSCI lalu menempatkan Indonesia pada rezim “uji kepatutan investability”. Mereka menyampaikan bahwa perbaikan pada feed data float BEI masih minor, sementara persoalan mendasar tetap bertahan: struktur kepemilikan yang opak dan kekhawatiran perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga. MSCI menambahkan tenggat: bila kemajuan transparansi tidak memadai sampai Mei 2026, mereka akan menilai ulang aksesibilitas pasar Indonesia. Opsi yang mereka cantumkan tegas: pengurangan bobot seluruh sekuritas Indonesia di indeks MSCI Emerging Markets, bahkan peluang reklasifikasi ke Frontier. Mereka juga menerapkan pembekuan sementara: tidak ada kenaikan Foreign Inclusion Factor dan Number of Shares, tidak ada penambahan ke MSCI IMI, dan tidak ada promosi segmen dari Small Cap ke Standard. Kebijakan ini memotong jalur inflow berbasis indeks yang biasanya membantu likuiditas. Pasar membaca keputusan itu sebagai “overhang” struktural, bukan berita sesaat.
Di titik inilah 8 aksi OJK menjadi penting karena ia bisa menjembatani dua agenda sekaligus: merespons permintaan MSCI dan memperkuat narasi reformasi pasar modal pemerintah. Delapan aksi itu bergerak pada inti masalah: definisi UBO yang konsisten, registri UBO yang dapat diverifikasi, monitoring konsentrasi kepemilikan dan effective float, pembuktian transaksi terafiliasi di pasar sekunder, surveillance berbasis jaringan untuk mendeteksi pola coordinated trading, protokol eskalasi penegakan administratif hingga pidana, pembaruan aturan disclosure pemegang besar serta perubahan kontrol, dan publikasi metrik penegakan yang tidak sensitif. Paket ini tepat sasaran karena MSCI tidak meminta kosmetik. MSCI meminta kemampuan menilai free float dan investability secara robust di seluruh sekuritas Indonesia.
Meski begitu, pasar menilai reformasi melalui hasil, bukan daftar rencana. OJK harus mengubah 8 aksi menjadi deliverables lintas-otoritas bersama BEI dan KSEI. UBO tanpa integrasi data registri dan alur verifikasi hanya akan menjadi dokumen kepatuhan. Monitoring konsentrasi tanpa konsekuensi penegakan hanya akan menjadi statistik. Surveillance tanpa protokol eskalasi hanya akan menghasilkan alert yang berhenti di meja. OJK perlu menampilkan satu rantai komando yang rapi: BEI memimpin aspek operasional perdagangan dan tindakan mikrostruktur, KSEI mendukung kualitas registri dan pembaruan data, OJK memimpin kebijakan, pengawasan, dan sanksi administratif, aparat penegak hukum masuk pada kasus dengan unsur pidana lewat koordinasi berbasis data surveillance. Ketika publik melihat pembagian peran yang jelas, premi risiko turun.
Reformasi struktural pasar modal yang menjadi narasi pemerintah juga menuntut konsistensi. Target free float minimum 15% dan wacana demutualisasi bursa bisa meningkatkan likuiditas dan tata kelola, jika pemerintah mengunci prosesnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Free float tidak boleh berhenti sebagai angka formal. Pasar ingin melihat effective float yang nyata di perdagangan harian. Demutualisasi tidak boleh berubah menjadi pergeseran pengaruh tanpa pagar konflik kepentingan. Pemerintah harus menyajikan peta jalan yang mengikat: struktur kepemilikan bursa, tata kelola dewan, independensi fungsi surveillance, serta standar keterbukaan data yang kompatibel dengan praktik global.
Indonesia masih punya ruang untuk membalik repricing menjadi re-rating. Caranya tidak rumit, tetapi menuntut disiplin. OJK harus mengeksekusi 8 aksi sebagai program 90 hari dengan indikator yang bisa diuji, lalu memperluas cakupan sampai Mei 2026. Pemerintah harus menyelaraskan reformasi struktural dengan kepastian aturan main. Jika otoritas mengirim bukti, investor menurunkan premi risiko. Jika otoritas mengirim retorika, volatilitas akan tetap menjadi bahasa pasar yang paling keras.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Dosen dan Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)
